RDP, Dewan Minta Proyek Jalan di Sinjai Diawasi Ketat
Selasa, 28 Juli 2020 - 18:49 WIB
loading...
Suasana rapat dengar pendapat yang digelar DPRD Sinjai terkait proyek jalan yang dikerja asal jadi. Foto: Sindonews/Irman Bagoseng
A
A
A
SINJAI - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sinjai , meminta kepada pemerintah untuk memblacklist rekanan yang dianggap berkinerja buruk dalam mengerjakan proyek.
Hal ini disampaikan anggota dewan saat menggelar rapat dengar pendapat (RDP), dengan Dinas PUPR Sinjai terkait dengan aspirasi warga dan mahasiswa beberapa proyek jalan aspal hotmix yang dinilai asal jadi.
Baca Juga: Disoroti, Proyek Jalan di Sinjai Diminta Tidak Asal Jadi
RDP yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sinjai itu, dihadiri Kepala Dinas PUPR Sinjai dan Konsultan Pengawas, dan PPK, Selasa, (28/07/2020).
Anggota Komisi III yang membidangi Infrastruktur dan pembangunan di Kabupaten Sinjai, dalam RDP tersebut nampak mengeluarkan urat leher saat RDP. Menurutnya, PUPR seakan takut memutus kerja dengan rekanan.
Zulkifli Zulfikar, Anggota Komisi III dari Partai PPP, dalam rapat tersebut meminta kepada Kadis PUPR untuk memblacklist perusahaan yang nakal yang pekerjaan secara asal-asalan atau hanya mengejar keuntungan semata.
"Jika pihak rekanan pekerja proyek tidak mengikuti prosedur agar sekiranya pihak PUPR tidak lagi diikutkan dalam lelang berikutnya dan jika tidak melakukan perbaikan harus diputus kerja samanya. Pengerjaan jalan ini bersumber dari dana pinjaman, jadi jangan dikerja asal-asalan," ujarnya.
Sementara, A Jusman, dari komisi yang sama menuturkan, pihaknya mengaku sudah turun langsung ke lapangan meninjau pekerjaan hotmix di beberapa titik yang terbagi di 8 Kecamatan.
Ia mengatakan, menemukan banyak pekerjaan yang dikerja seadanya tidak sesuai Bestek. Bahkan beberapa pekerjaan sudah ada yang retak.
"Kami sudah turun ke lapangan, dan beberapa pekerjaan minor kami temukan di beberapa titik, kami minta pihak konsultan betul betul bekerja sesuai fungsinya," jelasnya.
"Ini kalau kita lihat kenapa bisa seperti ini karena kurangnya pengawasan, baik dari konsultan pengawas dan PPK sehingga pekerjaan ini menjadi tidak sesuai bestek, seharusnya mereka ini bersikeras dan profesional," katanya.
Pada peninjauan katanya, dirinya langsung di lapangan saat akan diadakan pengaspalan.
"Kami tidak menemukan konsultan pengawas di tempat untuk mengawasi pekerjaan," tambahnya.
Baca Juga: Anggota DPRD Sinjai Anggap Penggunaan Islamic Centre Dipaksakan
Hal ini disampaikan anggota dewan saat menggelar rapat dengar pendapat (RDP), dengan Dinas PUPR Sinjai terkait dengan aspirasi warga dan mahasiswa beberapa proyek jalan aspal hotmix yang dinilai asal jadi.
Baca Juga: Disoroti, Proyek Jalan di Sinjai Diminta Tidak Asal Jadi
RDP yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sinjai itu, dihadiri Kepala Dinas PUPR Sinjai dan Konsultan Pengawas, dan PPK, Selasa, (28/07/2020).
Anggota Komisi III yang membidangi Infrastruktur dan pembangunan di Kabupaten Sinjai, dalam RDP tersebut nampak mengeluarkan urat leher saat RDP. Menurutnya, PUPR seakan takut memutus kerja dengan rekanan.
Zulkifli Zulfikar, Anggota Komisi III dari Partai PPP, dalam rapat tersebut meminta kepada Kadis PUPR untuk memblacklist perusahaan yang nakal yang pekerjaan secara asal-asalan atau hanya mengejar keuntungan semata.
"Jika pihak rekanan pekerja proyek tidak mengikuti prosedur agar sekiranya pihak PUPR tidak lagi diikutkan dalam lelang berikutnya dan jika tidak melakukan perbaikan harus diputus kerja samanya. Pengerjaan jalan ini bersumber dari dana pinjaman, jadi jangan dikerja asal-asalan," ujarnya.
Sementara, A Jusman, dari komisi yang sama menuturkan, pihaknya mengaku sudah turun langsung ke lapangan meninjau pekerjaan hotmix di beberapa titik yang terbagi di 8 Kecamatan.
Ia mengatakan, menemukan banyak pekerjaan yang dikerja seadanya tidak sesuai Bestek. Bahkan beberapa pekerjaan sudah ada yang retak.
"Kami sudah turun ke lapangan, dan beberapa pekerjaan minor kami temukan di beberapa titik, kami minta pihak konsultan betul betul bekerja sesuai fungsinya," jelasnya.
"Ini kalau kita lihat kenapa bisa seperti ini karena kurangnya pengawasan, baik dari konsultan pengawas dan PPK sehingga pekerjaan ini menjadi tidak sesuai bestek, seharusnya mereka ini bersikeras dan profesional," katanya.
Pada peninjauan katanya, dirinya langsung di lapangan saat akan diadakan pengaspalan.
"Kami tidak menemukan konsultan pengawas di tempat untuk mengawasi pekerjaan," tambahnya.
Baca Juga: Anggota DPRD Sinjai Anggap Penggunaan Islamic Centre Dipaksakan
(agn)
Lihat Juga :
