Kisah Mahamenteri Kartini, 3 Pembantu Raja dalam Mengatur Kerajaan Majapahit
Minggu, 23 Juli 2023 - 06:41 WIB
loading...
Kerajaan Majapahit tercatat sebagai kemaharajaan besar di Nusantara sejak akhir abad ke-13 hingga abad ke-16 Masehi. Foto/Ilustrasi
A
A
A
Kerajaan Majapahit pernah menjadi kemaharajaan besar di Nusantara sejak akhir abad ke-13 hingga abad ke-16 Masehi. Kerajaan Hindu-Buddha di Jawa Timur ini memiliki struktur pemerintahan dan pembagian area dengan masing-masing pemimpinnya.
Dalam menjalankan pemerintahan, ada tiga mahamenteri yang membantu sang raja.
Berbagai piagam Majapahit mencatat bahwa perintah raja ditampung tiga mahamenteri, yang disebut mahamenteri kartini terdiri dari Mahamenteri Hino, Mahamenteri Halu, dan Mahamenteri Sirikan.
Kemudian perintah itu disalurkan kepada para tandapakirakiran makabehan, termasuk sang panca Wilwatikta.
Baca Juga: Kisah Lamajang Tigang Juru, Menjadi Ibu Kota Majapahit Bagian Timur
Demikianlah kedudukan Mahâmenteri Kartini itu dalam pemerintahan negara terlalu tinggi dan mahamantri katrini sudah dikenal sejak pemerintahan raja Kertarajasa.
Tetapi, ketiga mahamenteri itu tidak mempunyai wewenang dalam urusan pemerintahan negara secara langsung.
Urusan pemerintahan negara ada di tangan sang panca Wilwatikta yang dikepalai oleh patih seluruh negara, seperti dinyatakan dalam Nagarakretagama pupuh 10.
Sang panca Wilwatikta terdiri dari patih, demung, kanuruhan, rangga, dan tumenggung.
Baca Juga: Kisah Pasukan Elite Mongol Kesulitan Menembus Hutan Rawa Pulau Jawa dan Siasat Jitu Raden Wijaya
Artinya secara kesimpulan jabatan Mahamenteri Kartini ini konon telah ada sejak awal pembentukan negara Majapahit, sebagaimana tercantum dalam Piagam Kudadu dan Piagam Pemanggungan.
Jika susunan Mahamenteri Kartini dalam O.J.O. LXXXIV dibanding dengan susunan Mahamenteri Kartini pada Piagam Bendasari, terdapat dua nama yang sama, yakni Dyah Iswara dan Dyah Ipoh, tetapi berbeda kedudukannya.
Dengan hilangnya Dyah Sonder, Dyah Iswara yang semula menjadi Mahamenteri Sirikan, dijadikan Mahamenteri Hino, dan Dyah Ipoh, yang semula menjadi Mahamenteri Halu, dijadikan menjadi Mahamenteri Sirikan.
Dyah Kancing mengisi jabatan Mahamenteri Halu. Kiranya urutan susunan ketiga mahamenteri. Hino, Sirikan, dan Halu itu memang mengandung arti urutan pangkat.
Baca Juga: Kisah Pasukan Elite Majapahit Selamatkan Jayanegara dari Pemberontakan Ra Kuti
Jabatan menteri Hino adalah jabatan yang paling tinggi di antara ketiga jabatan itu, sedangkan jabatan menteri Halu adalah yang paling rendah.
Dari penelitian lebih lanjut, ternyata jabatan mahamenteri Hino, Sirikan, dan Halu bukan ciptaan Majapahit. Jabatan itu telah ada sejak zaman Mataram di Jawa Tengah, kemudian dibawa ke Jawa Timur oleh Raja Sindok.
Di Jawa Timur, jabatan itu masih tetap dipertahankan pada zaman Kediri dan Singasari. Kita perhatikan, siapa-siapa yang pernah menjadi Mahamenteri Kartini pada zaman Singasari.
Baik piagam Pakis, 1266, maupun piagam Gunung Wilis, 1269, hanya menyebut bahwa perintah Raja Kertanagara ditampung oleh Rakryan Mahamenteri Hino, Rakryan Mahamenteri Sirikan, dan Rakryan Mahamenteri Halu, kemudian disalurkan ke bawah kepadapara tanda rakryan pakirakiran makabehan,tanpa menyebut nama pejabatnya.
Sementara Piagam Gunung Wilis menyebut nama para tanda yang diserahi urusan pemerintahan negara, yakni Rakryan apatih Kebo Arema, Rakryan demung Mapanji Wipaksa, dan Rakryan kanuruhan Mapanji Anurida. Nama para Mahamenteri Kartini tidak disebut.
Dalam menjalankan pemerintahan, ada tiga mahamenteri yang membantu sang raja.
Berbagai piagam Majapahit mencatat bahwa perintah raja ditampung tiga mahamenteri, yang disebut mahamenteri kartini terdiri dari Mahamenteri Hino, Mahamenteri Halu, dan Mahamenteri Sirikan.
Kemudian perintah itu disalurkan kepada para tandapakirakiran makabehan, termasuk sang panca Wilwatikta.
Baca Juga: Kisah Lamajang Tigang Juru, Menjadi Ibu Kota Majapahit Bagian Timur
Demikianlah kedudukan Mahâmenteri Kartini itu dalam pemerintahan negara terlalu tinggi dan mahamantri katrini sudah dikenal sejak pemerintahan raja Kertarajasa.
Tetapi, ketiga mahamenteri itu tidak mempunyai wewenang dalam urusan pemerintahan negara secara langsung.
Urusan pemerintahan negara ada di tangan sang panca Wilwatikta yang dikepalai oleh patih seluruh negara, seperti dinyatakan dalam Nagarakretagama pupuh 10.
Sang panca Wilwatikta terdiri dari patih, demung, kanuruhan, rangga, dan tumenggung.
Baca Juga: Kisah Pasukan Elite Mongol Kesulitan Menembus Hutan Rawa Pulau Jawa dan Siasat Jitu Raden Wijaya
Artinya secara kesimpulan jabatan Mahamenteri Kartini ini konon telah ada sejak awal pembentukan negara Majapahit, sebagaimana tercantum dalam Piagam Kudadu dan Piagam Pemanggungan.
Jika susunan Mahamenteri Kartini dalam O.J.O. LXXXIV dibanding dengan susunan Mahamenteri Kartini pada Piagam Bendasari, terdapat dua nama yang sama, yakni Dyah Iswara dan Dyah Ipoh, tetapi berbeda kedudukannya.
Dengan hilangnya Dyah Sonder, Dyah Iswara yang semula menjadi Mahamenteri Sirikan, dijadikan Mahamenteri Hino, dan Dyah Ipoh, yang semula menjadi Mahamenteri Halu, dijadikan menjadi Mahamenteri Sirikan.
Dyah Kancing mengisi jabatan Mahamenteri Halu. Kiranya urutan susunan ketiga mahamenteri. Hino, Sirikan, dan Halu itu memang mengandung arti urutan pangkat.
Baca Juga: Kisah Pasukan Elite Majapahit Selamatkan Jayanegara dari Pemberontakan Ra Kuti
Jabatan menteri Hino adalah jabatan yang paling tinggi di antara ketiga jabatan itu, sedangkan jabatan menteri Halu adalah yang paling rendah.
Dari penelitian lebih lanjut, ternyata jabatan mahamenteri Hino, Sirikan, dan Halu bukan ciptaan Majapahit. Jabatan itu telah ada sejak zaman Mataram di Jawa Tengah, kemudian dibawa ke Jawa Timur oleh Raja Sindok.
Di Jawa Timur, jabatan itu masih tetap dipertahankan pada zaman Kediri dan Singasari. Kita perhatikan, siapa-siapa yang pernah menjadi Mahamenteri Kartini pada zaman Singasari.
Baik piagam Pakis, 1266, maupun piagam Gunung Wilis, 1269, hanya menyebut bahwa perintah Raja Kertanagara ditampung oleh Rakryan Mahamenteri Hino, Rakryan Mahamenteri Sirikan, dan Rakryan Mahamenteri Halu, kemudian disalurkan ke bawah kepadapara tanda rakryan pakirakiran makabehan,tanpa menyebut nama pejabatnya.
Sementara Piagam Gunung Wilis menyebut nama para tanda yang diserahi urusan pemerintahan negara, yakni Rakryan apatih Kebo Arema, Rakryan demung Mapanji Wipaksa, dan Rakryan kanuruhan Mapanji Anurida. Nama para Mahamenteri Kartini tidak disebut.
(ams)
Lihat Juga :