Bisa Picu Klaster Baru, Orientasi Siswa Baru Disarankan Digelar Secara Virtual
loading...
A
A
A
MAKASSAR - DPRD Kota Makassar meminta Dinas Pendidikan (Disdik) untuk melarang seluruh kegiatan tatap muka dalam Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Pertemuan langsung dinilai berpotensi menimbulkan klaster baru COVID-19. Olehnya itu, disarankan orientasi siswa baru digelar secara virtual.
Diketahui berdasarkan kalender pendidikan Disdik Makassar, MPLS berlangsung selama tiga hari, rentang 27-29 Juli 2020. Disdik memberikan wewenang bagi sekolah untuk menggelar secara langsung MPLS, utamanya di tingkat SD dengan syarat mematuhi protokol serta menyampaikan laporan kegiatan terlebih dulu.
Anggota Komisi D Bidang Kesra DPRD Kota Makassar, Saharuddin Said, meminta Disdik Makassar lebih tegas dan menghindari semua potensi penularan virus corona. Oleh itu, ada baiknya untuk melarang seluruh aktivitas langsung di sekolah, termasuk MPLS.
"Kalau saya menyarankan untuk hal ini jangan dulu, apalagi di era pandemi seperti sekarang. Jangan sampai menjadi klaster baru untuk anak-anak kita di sekolah, makanya saya mewakili dewan selaku pengawas pendidikan tidak menganjurkan," ujarnya, Senin (27/7/2020).
Saharuddin menjelaskan bahwa belum ada urgensi memaksakan anak-anak ke sekolah di tengah pandemi. Kalau pun kalendar pendidikan harus berjalan, lanjut dia, ada baiknya mengoptimalkan teknologi. Bisa melaksanakan belajar maupun orientasi siswa secara virtual.
"Di tengah pandemi ini, tidak bisa kita seenaknya mau pengenalan sekolah langsung tatap muka. Nanti bisa jadi masalah, lagi pula pengenalan sekolah bisa lewat internet, itu saja yang dioptimalkan," ucapnya.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Disdik Makassar, Ahmad Hidayat, membenarkan orientasi siswa baru memang lebih baik dilakukan secara virtual. Namun, pihaknya memberikan kewenangan sekolah menggelar pertemuan langsung untuk MPLS karena ada anak-anak dengan tingkat ekonomi rendah yang tak memiliki gadget, semisal smartphone.
Hidayat menambahkan kalau pun ada tatap muka dalam MPLS, pastinya dilakukan dengan protokol kesehatan. Jumlah siswa yang hadir dibatasi misalnya cuma 10 orang dan hanya berada di sekolah selama dua jam. Selanjutnya, nanti ada lagi gelombang berikutnya. Sekolah pun dipastikannya mesti steril dan menyiapkan tempat cuci tangan.
Diketahui berdasarkan kalender pendidikan Disdik Makassar, MPLS berlangsung selama tiga hari, rentang 27-29 Juli 2020. Disdik memberikan wewenang bagi sekolah untuk menggelar secara langsung MPLS, utamanya di tingkat SD dengan syarat mematuhi protokol serta menyampaikan laporan kegiatan terlebih dulu.
Anggota Komisi D Bidang Kesra DPRD Kota Makassar, Saharuddin Said, meminta Disdik Makassar lebih tegas dan menghindari semua potensi penularan virus corona. Oleh itu, ada baiknya untuk melarang seluruh aktivitas langsung di sekolah, termasuk MPLS.
"Kalau saya menyarankan untuk hal ini jangan dulu, apalagi di era pandemi seperti sekarang. Jangan sampai menjadi klaster baru untuk anak-anak kita di sekolah, makanya saya mewakili dewan selaku pengawas pendidikan tidak menganjurkan," ujarnya, Senin (27/7/2020).
Saharuddin menjelaskan bahwa belum ada urgensi memaksakan anak-anak ke sekolah di tengah pandemi. Kalau pun kalendar pendidikan harus berjalan, lanjut dia, ada baiknya mengoptimalkan teknologi. Bisa melaksanakan belajar maupun orientasi siswa secara virtual.
"Di tengah pandemi ini, tidak bisa kita seenaknya mau pengenalan sekolah langsung tatap muka. Nanti bisa jadi masalah, lagi pula pengenalan sekolah bisa lewat internet, itu saja yang dioptimalkan," ucapnya.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Disdik Makassar, Ahmad Hidayat, membenarkan orientasi siswa baru memang lebih baik dilakukan secara virtual. Namun, pihaknya memberikan kewenangan sekolah menggelar pertemuan langsung untuk MPLS karena ada anak-anak dengan tingkat ekonomi rendah yang tak memiliki gadget, semisal smartphone.
Hidayat menambahkan kalau pun ada tatap muka dalam MPLS, pastinya dilakukan dengan protokol kesehatan. Jumlah siswa yang hadir dibatasi misalnya cuma 10 orang dan hanya berada di sekolah selama dua jam. Selanjutnya, nanti ada lagi gelombang berikutnya. Sekolah pun dipastikannya mesti steril dan menyiapkan tempat cuci tangan.
(tri)