Datangi Kejari Ogan Ilir, Puluhan Warga Tuntut Pengusutan Dugaan Korupsi Dana Desa
loading...
Puluhan warga melakukan aksi demonstrasi di Kantor Kejari Ogan Ilir, untuk menuntut pengusutan dugaan oungutan liar (Pungli) dan korupsi dana desa. Foto/iNews TV/Fitriadi
A
A
A
OGAN ILIR - Puluhan warga Desa Tanjung Serian, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Igan Ilir, Sumatera Selatan, mendatangi Kejari Ogan Ilir. Mereka menuntut pengusutan dugaan pungutan liar (Pungli), dan korupsi dana desa.
Pungli tersebut, diduga dilakukan oleh kepala desa (Kades) saat penyaluran beras Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari pemerintah. Kedatangan puluhan warga di Kantor Kejari Ogan Ilir, didampingi Ormas gerakan Tuntutan Rakyat Sumsel.
"Kami datang ke Kejari Ogan Ilir, untuk menuntut keadilan, serta pengusutan secara tuntas dugaan pungli dalam penyaluran beras BPNT, dan korupsi dana desa," tegas Ketua Ormas Gerakan Tuntutan Rakyat Sumsel, Rinaldi Davinsi.
Rinaldi menyebut, pungli saat pembagian beras BPNT tersebut, nilainya mencapai Rp10 ribu per orang. Pembagian beras dilakukan di rumah kades, sehingga sangat memberatkan warga yang harusnya dibantu dalam penyaluran beras BPNT.
Terkait dugaan korupsi dana desa, menurut Rinaldi salah satunya terindikasi dari penggunaan anggaran untuk kegiatan ketahanan pangan berupa keramba ikan. "Realisasinya tidak sesuai dengan anggaran yang dikucurkan, dan penggelolaannya didominasi oleh keluarga kades," tegasnya.
Pungli tersebut, diduga dilakukan oleh kepala desa (Kades) saat penyaluran beras Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari pemerintah. Kedatangan puluhan warga di Kantor Kejari Ogan Ilir, didampingi Ormas gerakan Tuntutan Rakyat Sumsel.
"Kami datang ke Kejari Ogan Ilir, untuk menuntut keadilan, serta pengusutan secara tuntas dugaan pungli dalam penyaluran beras BPNT, dan korupsi dana desa," tegas Ketua Ormas Gerakan Tuntutan Rakyat Sumsel, Rinaldi Davinsi.
Rinaldi menyebut, pungli saat pembagian beras BPNT tersebut, nilainya mencapai Rp10 ribu per orang. Pembagian beras dilakukan di rumah kades, sehingga sangat memberatkan warga yang harusnya dibantu dalam penyaluran beras BPNT.
Terkait dugaan korupsi dana desa, menurut Rinaldi salah satunya terindikasi dari penggunaan anggaran untuk kegiatan ketahanan pangan berupa keramba ikan. "Realisasinya tidak sesuai dengan anggaran yang dikucurkan, dan penggelolaannya didominasi oleh keluarga kades," tegasnya.
(eyt)
Lihat Juga :
