IKAPPI: Penutupan Pasar Keputran Adalah Cara Premanisme Pemkot Surabaya
Sabtu, 25 Juli 2020 - 20:11 WIB
loading...
A
A
A
Lebih lanjut, Reynaldi pun turut memberikan penegasan, terkait pentingnya koordinasi antara pihak pasar dengan Pemerintah Daerah/Kota. Karena dengan adanya komunikasi yang intens, maka akan bersama-sama mencari solusi terbaik, meski di bawah bayang-bayang Covid-19 sekalipun
“Contoh Pasar Raya Padang Sumbar, Pemkot dan pedagang pasarnya melakukan komunikasi yang intens. Juga ada Pasar Bendo Trenggalek, terdapat sekat plastik antara pedagang dan pembeli yang sudah diatur sedemikian rupa, dan itu hasil komunikasi intens juga dengan Pemda-nya. Dan terakhir Pasar Besar Kota Salatiga, ini juga komunikasi intens dengan Pemda, dengan dilakukannya pengaturan jarak 1 sampai 1.5 meter antar lapak,” jelasnya. (Baca: Ini Konidis Pasar Keputran Setelah Resmi Ditutup Akibat COVID-19).
Terakhir, dirinya meminta agar Pemkot Surabaya juga lebih hati-hati dalam mengambil kebijakan. Pasalnya, keputusan sepihak yang diambil, tanpa melibatkan pedagang pasar dalam proses pengambilan kebijakan, maka diyakini oleh Reynaldi bahwa hal itu tidak akan efektif dan sia-sia belaka.
"Tak hanya protokol kesehatan saja yang perlu diketatkan, namun juga edukasi yang masif ke pedagang pasar harus dilakukan oleh semua pihak, tak hanya Pemda/Pemkot, juga beberapa BUMD, perlu melaksanakan hal ini dan dikampanyekan akan bahaya dari Covid-19 ini," pinta Reynaldi.
“Contoh Pasar Raya Padang Sumbar, Pemkot dan pedagang pasarnya melakukan komunikasi yang intens. Juga ada Pasar Bendo Trenggalek, terdapat sekat plastik antara pedagang dan pembeli yang sudah diatur sedemikian rupa, dan itu hasil komunikasi intens juga dengan Pemda-nya. Dan terakhir Pasar Besar Kota Salatiga, ini juga komunikasi intens dengan Pemda, dengan dilakukannya pengaturan jarak 1 sampai 1.5 meter antar lapak,” jelasnya. (Baca: Ini Konidis Pasar Keputran Setelah Resmi Ditutup Akibat COVID-19).
Terakhir, dirinya meminta agar Pemkot Surabaya juga lebih hati-hati dalam mengambil kebijakan. Pasalnya, keputusan sepihak yang diambil, tanpa melibatkan pedagang pasar dalam proses pengambilan kebijakan, maka diyakini oleh Reynaldi bahwa hal itu tidak akan efektif dan sia-sia belaka.
"Tak hanya protokol kesehatan saja yang perlu diketatkan, namun juga edukasi yang masif ke pedagang pasar harus dilakukan oleh semua pihak, tak hanya Pemda/Pemkot, juga beberapa BUMD, perlu melaksanakan hal ini dan dikampanyekan akan bahaya dari Covid-19 ini," pinta Reynaldi.
(nag)
Lihat Juga :
