IKAPPI: Penutupan Pasar Keputran Adalah Cara Premanisme Pemkot Surabaya
Sabtu, 25 Juli 2020 - 20:11 WIB
loading...
Humas DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Reynaldi menyoroti aksi penutupan Pasar Keputran Surabaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya selama satu pekan ke depan. Dokumen/SINDOnews
A
A
A
SURABAYA - Humas DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Reynaldi menyoroti aksi penutupan Pasar Keputran Surabaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya selama satu pekan ke depan. Ia pun amat menyayangkan bahwa cara yang diambil oleh Pemkot terlalu berlebihan.
“Tidak harus ditutup. Cara menutup seperti ini adalah cara-cara premanisme yang dilakukan,” ujar Reynaldi yang diwawancarai via sambungan telepon, Jumat (25/07/2020).
Reynaldi pun menjelaskan, bahwasannya dalam transaksi jual beli di tengah situasi pandemi akibat Covid-19 saat ini, aktivitas seperti itu lebih aman dilakukan di pasar tradisional, namun dengan syarat bahwa pasar mengetatkan protokol kesehatannya dengan baik.
“Hal itu akan jauh lebih efektif untuk dikunjungi dan juga untuk aktivitas sehari-hari. Karena ada 92% pasar yang aman untuk dikunjungi saat ini, termasuk Pasar Keputran Surabaya,” tambahnya.
Oleh karenanya, penutupan Pasar Keputran yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya adalah sebuah langkah tergesa-gesa. Mengingat efek dari adanya pandemi global ini akan memukul segala lini kehidupan, terutama perekonomian bangsa yang tengah carut marut dibuatnya.
“Ekonomi kita sudah anjlok. Jangan karena 37 orang, atau 1 orang terpapar, lantas pasar ditutup, Ini akan menjadi beban untuk Pemda terkait,” sambung Reynaldi.
Menurutnya, masih banyak cara lain yang dapat diambil oleh Pemkot, mulai dari melakukan penyemprotan cairan disinfektan pada saat jam operasional pasar tutup, isolasi mandiri jika ada yang terjangkit, larikan ke RS rujukan, lantas sterilisasi lapak si terjangkitnya, bukan malah menutup aktivitas pasar seluruhnya, yang tentunya akan mematikan laju perputaran ekonomi.
Lebih lanjut, Reynaldi pun turut memberikan penegasan, terkait pentingnya koordinasi antara pihak pasar dengan Pemerintah Daerah/Kota. Karena dengan adanya komunikasi yang intens, maka akan bersama-sama mencari solusi terbaik, meski di bawah bayang-bayang Covid-19 sekalipun
“Contoh Pasar Raya Padang Sumbar, Pemkot dan pedagang pasarnya melakukan komunikasi yang intens. Juga ada Pasar Bendo Trenggalek, terdapat sekat plastik antara pedagang dan pembeli yang sudah diatur sedemikian rupa, dan itu hasil komunikasi intens juga dengan Pemda-nya. Dan terakhir Pasar Besar Kota Salatiga, ini juga komunikasi intens dengan Pemda, dengan dilakukannya pengaturan jarak 1 sampai 1.5 meter antar lapak,” jelasnya. (Baca: Ini Konidis Pasar Keputran Setelah Resmi Ditutup Akibat COVID-19).
Terakhir, dirinya meminta agar Pemkot Surabaya juga lebih hati-hati dalam mengambil kebijakan. Pasalnya, keputusan sepihak yang diambil, tanpa melibatkan pedagang pasar dalam proses pengambilan kebijakan, maka diyakini oleh Reynaldi bahwa hal itu tidak akan efektif dan sia-sia belaka.
"Tak hanya protokol kesehatan saja yang perlu diketatkan, namun juga edukasi yang masif ke pedagang pasar harus dilakukan oleh semua pihak, tak hanya Pemda/Pemkot, juga beberapa BUMD, perlu melaksanakan hal ini dan dikampanyekan akan bahaya dari Covid-19 ini," pinta Reynaldi.
“Tidak harus ditutup. Cara menutup seperti ini adalah cara-cara premanisme yang dilakukan,” ujar Reynaldi yang diwawancarai via sambungan telepon, Jumat (25/07/2020).
Reynaldi pun menjelaskan, bahwasannya dalam transaksi jual beli di tengah situasi pandemi akibat Covid-19 saat ini, aktivitas seperti itu lebih aman dilakukan di pasar tradisional, namun dengan syarat bahwa pasar mengetatkan protokol kesehatannya dengan baik.
“Hal itu akan jauh lebih efektif untuk dikunjungi dan juga untuk aktivitas sehari-hari. Karena ada 92% pasar yang aman untuk dikunjungi saat ini, termasuk Pasar Keputran Surabaya,” tambahnya.
Oleh karenanya, penutupan Pasar Keputran yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya adalah sebuah langkah tergesa-gesa. Mengingat efek dari adanya pandemi global ini akan memukul segala lini kehidupan, terutama perekonomian bangsa yang tengah carut marut dibuatnya.
“Ekonomi kita sudah anjlok. Jangan karena 37 orang, atau 1 orang terpapar, lantas pasar ditutup, Ini akan menjadi beban untuk Pemda terkait,” sambung Reynaldi.
Menurutnya, masih banyak cara lain yang dapat diambil oleh Pemkot, mulai dari melakukan penyemprotan cairan disinfektan pada saat jam operasional pasar tutup, isolasi mandiri jika ada yang terjangkit, larikan ke RS rujukan, lantas sterilisasi lapak si terjangkitnya, bukan malah menutup aktivitas pasar seluruhnya, yang tentunya akan mematikan laju perputaran ekonomi.
Lebih lanjut, Reynaldi pun turut memberikan penegasan, terkait pentingnya koordinasi antara pihak pasar dengan Pemerintah Daerah/Kota. Karena dengan adanya komunikasi yang intens, maka akan bersama-sama mencari solusi terbaik, meski di bawah bayang-bayang Covid-19 sekalipun
“Contoh Pasar Raya Padang Sumbar, Pemkot dan pedagang pasarnya melakukan komunikasi yang intens. Juga ada Pasar Bendo Trenggalek, terdapat sekat plastik antara pedagang dan pembeli yang sudah diatur sedemikian rupa, dan itu hasil komunikasi intens juga dengan Pemda-nya. Dan terakhir Pasar Besar Kota Salatiga, ini juga komunikasi intens dengan Pemda, dengan dilakukannya pengaturan jarak 1 sampai 1.5 meter antar lapak,” jelasnya. (Baca: Ini Konidis Pasar Keputran Setelah Resmi Ditutup Akibat COVID-19).
Terakhir, dirinya meminta agar Pemkot Surabaya juga lebih hati-hati dalam mengambil kebijakan. Pasalnya, keputusan sepihak yang diambil, tanpa melibatkan pedagang pasar dalam proses pengambilan kebijakan, maka diyakini oleh Reynaldi bahwa hal itu tidak akan efektif dan sia-sia belaka.
"Tak hanya protokol kesehatan saja yang perlu diketatkan, namun juga edukasi yang masif ke pedagang pasar harus dilakukan oleh semua pihak, tak hanya Pemda/Pemkot, juga beberapa BUMD, perlu melaksanakan hal ini dan dikampanyekan akan bahaya dari Covid-19 ini," pinta Reynaldi.
(nag)
Lihat Juga :
