Pasar Cibitung Semrawut, Pedagang Merugi karena Pembeli Malas Datang
loading...
A
A
A
Ketua Koordinator Forum Komunikasi Pedagang Pasar Induk Cibitung Asep Damiri mengatakan, semrawutnya pasar membuat banyak pembeli beralih ke pasar induk lain seperti Kramat Jati, Jakarta Timur dan Cikopo, Purwakarta.
“Walaupun Cikopo dan Kramat Jati lebih jauh tapi lebih teratur. Parkir gampang, akses ke lapak sama angkut-angkut ke mobil gampang dibanding di sini. Jadi kami pedagang yang rugi,” katanya.
Pedagang jeruk dan bumbu ini mengaku penjualannya terus merosot. “Biasanya sehari barang bisa habis 1-2 ton, sekarang paling bagus 8 kuintal,” ujarnya.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi Sunandar mengatakan, kesemrawutan pasar ini merupakan buntut dari konflik internal pengembang hingga berujung saling gugat di pengadilan. Konflik ini membuat pedagang menjadi korban.
Dia meminta pemerintah daerah untuk menyelesaikan persoalan ini dengan menyiapkan lahan parkir di sekitar lokasi. Pascakonflik internal pemenang proyek yang sedang menghadapi gugatan, maka kewenangan pengelolaan pasar sudah diambil alih pemerintah daerah sampai adanya keputusan mengikat dari pengadilan.
Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi Himawan Abror menambahkan selain parkir jalur pejalan kaki di dalam pasar juga banyak yang beralih fungsi menjadi tempat pedagang menyimpan barang dagangan.
"Kami juga meminta UPTD pasar untuk meminta pedagang tidak menggunakan jalur pejalan kaki untuk tempat menyimpan barang dagangan. Kalau perlu diberlakukan surat peringatan," tegasnya.
“Walaupun Cikopo dan Kramat Jati lebih jauh tapi lebih teratur. Parkir gampang, akses ke lapak sama angkut-angkut ke mobil gampang dibanding di sini. Jadi kami pedagang yang rugi,” katanya.
Pedagang jeruk dan bumbu ini mengaku penjualannya terus merosot. “Biasanya sehari barang bisa habis 1-2 ton, sekarang paling bagus 8 kuintal,” ujarnya.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi Sunandar mengatakan, kesemrawutan pasar ini merupakan buntut dari konflik internal pengembang hingga berujung saling gugat di pengadilan. Konflik ini membuat pedagang menjadi korban.
Dia meminta pemerintah daerah untuk menyelesaikan persoalan ini dengan menyiapkan lahan parkir di sekitar lokasi. Pascakonflik internal pemenang proyek yang sedang menghadapi gugatan, maka kewenangan pengelolaan pasar sudah diambil alih pemerintah daerah sampai adanya keputusan mengikat dari pengadilan.
Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi Himawan Abror menambahkan selain parkir jalur pejalan kaki di dalam pasar juga banyak yang beralih fungsi menjadi tempat pedagang menyimpan barang dagangan.
"Kami juga meminta UPTD pasar untuk meminta pedagang tidak menggunakan jalur pejalan kaki untuk tempat menyimpan barang dagangan. Kalau perlu diberlakukan surat peringatan," tegasnya.
(jon)
Lihat Juga :
