Indeks Kota Pematang Siantar 2,35, di Atas Rata-rata Indeks SPBE Nasional
Jum'at, 09 Juni 2023 - 15:55 WIB
loading...
A
A
A
Pada kesempatan ini, Johannes mengutarakan beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain, kurang responsifnya koordinasi antar perangkat daerah dalam penerapan SPBE; belum maksimalnya Tata Kelola SPBE Kota Pematang Siantar; dan terbatasnya Sumber daya Manusia yang memiliki kompetensi dalam penerapan SPBE di Kota Pematang Siantar.
Dalam penilaian SPBE, sambungnya, terdapat 47 indikator yang terbagi dalam empat domain dan 8 aspek. Untuk itu, Diskominfo telah melakukan berbagai terobosan dalam memenuhi sebagian indikator tersebut melalui beberapa tindakan, antara lain: Pembentukan Peraturan Wali Kota Pematang Siantar tentang Rencana Induk SPBE yang saat ini dokumennya sedang dalam proses Fasilitasi di Biro Hukum Provinsi Sumatera Utara (Sumut); pembuatan SOP-SOP pelaksanaan teknis pekerjaan yang dibutuhkan untuk memenuhi Eviden beberapa indikator; pembentukan Tim Koordinasi SPBE, Tim Kolaborasi SPBE, dan Tim Assesor Internal SPBE Kota Pematang Siantar; pembangunan berbagai infrastruktur pendukung, seperti layanan CCTV Lalu Lintas, internet OPD dan publik; dan berbagai strategi-strategi yang telah dilakukan dalam rangka pemenuhan target Indeks SPBE Kota Pematang Siantar.
![Indeks Kota Pematang Siantar 2,35, di Atas Rata-rata Indeks SPBE Nasional]()
Namun, katanya lagi, dari 47 indikator, terdapat 27 indikator yang membutuhkan eviden yang berasal dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemko Pematang Siantar.
Johannes menyampaikan, keterbukaan informasi publik melalui layanan website OPD juga menjadi salah satu topik yang akan dibahas dalam sesi pertemuan tersebut.
"Admin website seluruh OPD diundang untuk dapat memaksimalkan potensi website tersebut sebagai sarana penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk menjamin keterbukaan informasi publik dan meningkatkan persepsi positif masyarakat atas kinerja Pemerintah Kota Pematang Siantar," terang Johannes.
"Diharapkan seluruh OPD dapat mencantumkan seluruh informasi layak publish yang berasal dari OPD masing-masing dan secara rutin meng-update informasi-informasi pada website OPD masing-masing. Keseluruhan strategi-strategi tersebut, semata-mata untuk dapat mewujudkan Kota Pematang Siantar yang Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas," sambung Johannes.
Sementara itu, Wali Kota Pematang Siantar dr Susanti Dewayani Sp.A dalam sambutannya menyampaikan Kota Pematang Siantar berkualitas harus diwujudkan melalui berbagai strategi. Salah satu yang menjadi prioritas yakni transisi menuju penerapan teknologi informasi dan komunikasi, dalam proses pengelolaan dan penyampaian layanan publik.
"Efisiensi birokrasi, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik merupakan prioritas yang harus terus ditingkatkan agar Pemko Pematang Siantar dapat memperoleh perspektif yang komprehensif dalam membangun setiap kebijakan yang lebih berpihak pada kepentingan masyarakat Kota Pematang Siantar yang kita cintai," sebut dr Susanti.
Dijelaskan dr Susanti, pemerintah pusat melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE menekankan pentingnya teknologi informasi dan komunikasi agar dapat diimplementasikan dalam setiap aspek layanan publik dan pemerintahan dari tingkat pusat sampai ke daerah.
Dalam penilaian SPBE, sambungnya, terdapat 47 indikator yang terbagi dalam empat domain dan 8 aspek. Untuk itu, Diskominfo telah melakukan berbagai terobosan dalam memenuhi sebagian indikator tersebut melalui beberapa tindakan, antara lain: Pembentukan Peraturan Wali Kota Pematang Siantar tentang Rencana Induk SPBE yang saat ini dokumennya sedang dalam proses Fasilitasi di Biro Hukum Provinsi Sumatera Utara (Sumut); pembuatan SOP-SOP pelaksanaan teknis pekerjaan yang dibutuhkan untuk memenuhi Eviden beberapa indikator; pembentukan Tim Koordinasi SPBE, Tim Kolaborasi SPBE, dan Tim Assesor Internal SPBE Kota Pematang Siantar; pembangunan berbagai infrastruktur pendukung, seperti layanan CCTV Lalu Lintas, internet OPD dan publik; dan berbagai strategi-strategi yang telah dilakukan dalam rangka pemenuhan target Indeks SPBE Kota Pematang Siantar.
.jpg)
Namun, katanya lagi, dari 47 indikator, terdapat 27 indikator yang membutuhkan eviden yang berasal dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemko Pematang Siantar.
Johannes menyampaikan, keterbukaan informasi publik melalui layanan website OPD juga menjadi salah satu topik yang akan dibahas dalam sesi pertemuan tersebut.
"Admin website seluruh OPD diundang untuk dapat memaksimalkan potensi website tersebut sebagai sarana penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk menjamin keterbukaan informasi publik dan meningkatkan persepsi positif masyarakat atas kinerja Pemerintah Kota Pematang Siantar," terang Johannes.
"Diharapkan seluruh OPD dapat mencantumkan seluruh informasi layak publish yang berasal dari OPD masing-masing dan secara rutin meng-update informasi-informasi pada website OPD masing-masing. Keseluruhan strategi-strategi tersebut, semata-mata untuk dapat mewujudkan Kota Pematang Siantar yang Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas," sambung Johannes.
Sementara itu, Wali Kota Pematang Siantar dr Susanti Dewayani Sp.A dalam sambutannya menyampaikan Kota Pematang Siantar berkualitas harus diwujudkan melalui berbagai strategi. Salah satu yang menjadi prioritas yakni transisi menuju penerapan teknologi informasi dan komunikasi, dalam proses pengelolaan dan penyampaian layanan publik.
"Efisiensi birokrasi, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik merupakan prioritas yang harus terus ditingkatkan agar Pemko Pematang Siantar dapat memperoleh perspektif yang komprehensif dalam membangun setiap kebijakan yang lebih berpihak pada kepentingan masyarakat Kota Pematang Siantar yang kita cintai," sebut dr Susanti.
Dijelaskan dr Susanti, pemerintah pusat melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE menekankan pentingnya teknologi informasi dan komunikasi agar dapat diimplementasikan dalam setiap aspek layanan publik dan pemerintahan dari tingkat pusat sampai ke daerah.
Lihat Juga :
