Sejalan dengan Jokowi, Ganjar Gerak Cepat Tekan Kemiskinan di Jateng

Di sisi lain, Ganjar menyampaikan beberapa alasan mendasar terkait dengan masih rendahnya capaian penanganan kemiskinan ekstrim. Pertama, keterbatasan anggaran pemerintah untuk PKE karena saat perencanaan tidak berbasis PKE,

“Sehingga menunggu perubahan APBD yang biasanya dilakukan pada bulan September-Oktober,” ujar Ganjar.

Kedua, SKPD provinsi (kecuali KaDisperakim) belum maksimal melakukan koordinasi dan akselerasi di lapangan. Terakhir, perbedaan data di kementerian menyebabkan intervensi tidak bisa dilakukan, misalnya 15.000 sambungan listrik tidak bisa diintervensi dengan dana subsidi APBN dari Kementerian ESDM karena data Sasarannya tidak sama dengan Kementerian Sosial.

Lebih dari itu, Ganjar menegaskan akan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada untuk memaksimalkan upaya menghapus kemiskinan ekstrem di Jateng.

“Pokoknya target kita hitung sampai akhir tahun, optimal tenaga yang bisa kita berikan berapa, proyeksi hasil yang bisa kita tangani berapa sehingga utang kita di tahun 2024 berapa,” ujar Ganjar.