Sejalan dengan Jokowi, Ganjar Gerak Cepat Tekan Kemiskinan di Jateng

SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo sejalan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bergerak cepat menekan angka kemiskinan di Jateng. Dia memimpin rapat koordinasi (rakor) penanganan kemiskinan ekstrem di Jateng.

Dalam kesempatan itu, Ganjar memerintahkan semua kabupaten/ kota di Jateng melaporkan seluruh intervensi yang telah dilakukan dalam rangka mempercepat penanganan kemiskinan ekstrem.

“Saya minta untuk dikumpulkan hasil seluruh intervensi yang ada sehingga kita akan bisa tahu seberapa mereka bisa kita selesaikan dengan cepat,” kata Ganjar usai rakor di Jateng, Rabu (7/6/2023).

Langkah cepat yang dilakukan oleh Ganjar sejalan dengan target Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam Rakernas III PDIP, Jokowi menargetkan tidak ada lagi kemiskinan ekstrem pada 2024.

Terkait hal itu, Ganjar pun meminta perangkat daerah provinsi koordinator intervensi P3KE untuk segera menyelesaikan verifikasi faktual hasil verval kabupaten, sehingga diperoleh data faktual kebutuhan intervensi/bantuan untuk merumuskan kebijakan dan langkah-langkah penyelesaian serta kebutuhan anggaran intervensi.

Ganjar meminta provinsi dan kabupaten mengkoordinasikan sumber-sumber pembiayaan intervensi P3KE (APBN, APBD Prov, APBD Kab, APBDes, BUMN/D dan stakeholder lainnya), baik yang sudah direalisasikan/diterima bantuannya maupun masih rencana/proses.

“Kebutuhan PKE yang progres capaiannya masih rendah, segera melakukan intervensi pada tahun 2023 secara masif, dengan mengoptimalkan APBN, APBD dan APBDes serta sumber pembiayaan non Pemerintah (BUMN, BUMD, BAZNAS, UPZ, CSR),” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Ganjar juga meminta provinsi memvalidasi potensi intervensi/bantuan dari sumber pembiayaan yang ada. Selain itu, memvalidasi faktual data kebutuhan yang belum mendapatkan intervensi/bantuan.

“Kemudian, melaporkan hasil intervensi/bantuan (tagging BNBA) pada SIKS-DJ,” ujar Ganjar.

Ganjar menambahkan kabupaten untuk membentuk Sekretariat PKE prioritas, selanjutnya melaksanakan rapat koordinasi secara rutin dan berkala atas perkembangan intervensi PKE di Kabupaten, dan melaporkannya kepada Pemprov Jateng.