Begini Teguran Keras Megawati kepada Gubernur Koster soal Ulah Bule di Bali
loading...
A
A
A
DENPASAR - Gubernur Bali, I Wayan Koster mengakui mendapat teguran keras dari Presiden Ke-5 yang juga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait perilaku wisatawan mancanegara yang merusak nama baik dan citra pariwisata Bali.
"Koster, kamu ini gubernur. Saat ini kamu ketua partai (DPD PDIP Bali). Kamu harus tindak tegas semua. Libatkan Polda, libatkan Imigrasi," kata Koster dalam rapat di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, di Renon, Denpasar, Rabu (31/5/2023).
Koster blak-blakan diminta Megawati mengumpulkan sembilan walikota dan bupati se-Bali. Ini karena walikota dan bupati dinilai tidak serius dalam mengelola pariwisata di daerahnya.
Dia menilai, teguran Megawati karena keprihatian melihat perkembangan pariwisata Bali yang belakangan ini marak penodaan kesucian alam dan adat budaya.
Hal itu sekaligus menunjukkan kecintaan dan kepedulian Megawati yang begitu tinggi kepada Bali.
"Arahan Ibu Megawati ini luar biasa. Jarang loh tokoh nasional memilki kepedulian langsung dan disampaikan kepada kepala daerahnya," ujar Koster.
Dia juga meminta arahan Megawati tidak ditanggapi berlebihan. "Ini luar biasa. Saya saja sebagai gubernur tidak berpikir sejauh itu," pungkas Koster.
Dari arahan itu, Gubernur I Wayan Koster menggelar dan memimpin rapat membahas ulah wisatawan mancanegara yang merusak nama baik dan citra pariwisata Bali, Rabu (31/5/2023).
Namun sayang empat bupati memilih absen. Keempat kepala daerah yang tidak hadir dalam rapat yakni Bupati Badung, Nyoman Giri Prasta, Bupati Gianyar Made Mahayastra, Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta dan Bupati Jembrana Nengah Tamba.
Usai memimpin rapat sekitar hampir dua jam lalu dilanjutkan dengan konferensi pers, Koster berupaya menutupi kekecewaannya atas tidak hadirnya keempat bupati.
"Datang semua kok. Bupati dan wakil kan satu paket kalau dipisah tidak bisa," dalih Koster didampingi Wakil Gubernur Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati dan pejabat penting lainnya.
Padahal dalam surat undangan yang kemudian beredar luas, Koster menyampaikan arahan Megawati yang menegaskan seluruh walikota dan bupati wajib hadir tanpa mewakilkan. Bahkan di surat undangan Koster menuliskan rapat bersifat penting.
Dalam konferensi pers, Koster akhirnya menegaskan absennya keempat bupati akan dilaporkan kepada Megawati. "Ya nanti akan dilaporkan apa adanya yang hadir bupatinya ini wakilnya ini semua hadir kan lengkap,” ujarnya.
"Koster, kamu ini gubernur. Saat ini kamu ketua partai (DPD PDIP Bali). Kamu harus tindak tegas semua. Libatkan Polda, libatkan Imigrasi," kata Koster dalam rapat di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, di Renon, Denpasar, Rabu (31/5/2023).
Koster blak-blakan diminta Megawati mengumpulkan sembilan walikota dan bupati se-Bali. Ini karena walikota dan bupati dinilai tidak serius dalam mengelola pariwisata di daerahnya.
Dia menilai, teguran Megawati karena keprihatian melihat perkembangan pariwisata Bali yang belakangan ini marak penodaan kesucian alam dan adat budaya.
Hal itu sekaligus menunjukkan kecintaan dan kepedulian Megawati yang begitu tinggi kepada Bali.
"Arahan Ibu Megawati ini luar biasa. Jarang loh tokoh nasional memilki kepedulian langsung dan disampaikan kepada kepala daerahnya," ujar Koster.
Dia juga meminta arahan Megawati tidak ditanggapi berlebihan. "Ini luar biasa. Saya saja sebagai gubernur tidak berpikir sejauh itu," pungkas Koster.
Dari arahan itu, Gubernur I Wayan Koster menggelar dan memimpin rapat membahas ulah wisatawan mancanegara yang merusak nama baik dan citra pariwisata Bali, Rabu (31/5/2023).
Namun sayang empat bupati memilih absen. Keempat kepala daerah yang tidak hadir dalam rapat yakni Bupati Badung, Nyoman Giri Prasta, Bupati Gianyar Made Mahayastra, Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta dan Bupati Jembrana Nengah Tamba.
Usai memimpin rapat sekitar hampir dua jam lalu dilanjutkan dengan konferensi pers, Koster berupaya menutupi kekecewaannya atas tidak hadirnya keempat bupati.
"Datang semua kok. Bupati dan wakil kan satu paket kalau dipisah tidak bisa," dalih Koster didampingi Wakil Gubernur Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati dan pejabat penting lainnya.
Padahal dalam surat undangan yang kemudian beredar luas, Koster menyampaikan arahan Megawati yang menegaskan seluruh walikota dan bupati wajib hadir tanpa mewakilkan. Bahkan di surat undangan Koster menuliskan rapat bersifat penting.
Dalam konferensi pers, Koster akhirnya menegaskan absennya keempat bupati akan dilaporkan kepada Megawati. "Ya nanti akan dilaporkan apa adanya yang hadir bupatinya ini wakilnya ini semua hadir kan lengkap,” ujarnya.
(nic)