Izin Tambang Disetop, Ribuan Buruh di Bandung Barat Jadi Pengangguran
Selasa, 30 Mei 2023 - 19:56 WIB
loading...
A
A
A
Jika perusahaan tambang di karst Citatah tersebut tidak kunjung memiliki IUP, maka akan ada ribuan pekerja yang terkena dampak. Jika saja satu pabrik produksi mempekerjakan 40 orang, maka akan ada 4.000 orang buruh tambang beserta turunannya yang terancam menganggur.
"Perusahaan tambang ini memasok bahan baku tepung batu, kalsium dan marmer. Kemudian untuk bahan dasar pembuatan cat tembok dan keramik, yang juga terancam karena tidak ada pasokan bahan baku," tuturnya.
Mengacu kepada persoalan tersebut, PC FSP KEP KBB telah berkirim surat kepada pemerintah daerah agar tidak hanya diam melihat ancaman ini. Pemda KBB juga diajak untuk mencari solusi dengan mendorong pemerintah provinsi segera menerbitkan IUP. Salah satunya dengan membentuk Tim Fasilitasi Percepatan Perizinan Pertambangan.
Tujuannya agar mendesak pemerintah Provinsi Jawa Barat segera menerbitkan perpanjangan SIP bagi 24 perusahaan tambang yang sudah mengajukan permohonan. Selain itu meminta Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan melakukan diskresi di bidang pertambangan agar kondusivitas investasi tetap terjaga.
"Kami minta ke Pemda KBB, Provinsi dan pemerintah pusat untuk lebih objektif melihat persoalan di masyarakat bawah. Jangan sampai panjang dan ribetnya birokrasi izin tambang berimbas pada kesengsaraan rakyat," pungkasnya.
"Perusahaan tambang ini memasok bahan baku tepung batu, kalsium dan marmer. Kemudian untuk bahan dasar pembuatan cat tembok dan keramik, yang juga terancam karena tidak ada pasokan bahan baku," tuturnya.
Mengacu kepada persoalan tersebut, PC FSP KEP KBB telah berkirim surat kepada pemerintah daerah agar tidak hanya diam melihat ancaman ini. Pemda KBB juga diajak untuk mencari solusi dengan mendorong pemerintah provinsi segera menerbitkan IUP. Salah satunya dengan membentuk Tim Fasilitasi Percepatan Perizinan Pertambangan.
Tujuannya agar mendesak pemerintah Provinsi Jawa Barat segera menerbitkan perpanjangan SIP bagi 24 perusahaan tambang yang sudah mengajukan permohonan. Selain itu meminta Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan melakukan diskresi di bidang pertambangan agar kondusivitas investasi tetap terjaga.
"Kami minta ke Pemda KBB, Provinsi dan pemerintah pusat untuk lebih objektif melihat persoalan di masyarakat bawah. Jangan sampai panjang dan ribetnya birokrasi izin tambang berimbas pada kesengsaraan rakyat," pungkasnya.
(msd)
Lihat Juga :
