Netralitas ASN Masih Jadi Persoalan Krusial di Pilkada 2020
Kamis, 23 Juli 2020 - 12:00 WIB
loading...
A
A
A
"Dan kelima, penegakan hukum yang masih birokratis, terlalu banyak melibatkan pihak dan belum sepenuhnya memberi efek jera pada para pelaku pelanggaran atas netralitas ASN di pilkada," tutur dia.
Baca juga: Pilkada Serentak Ditunda, Bakal Ada Plt Kepala Daerah Massal
Lebih lanjut, Titi menjelaskan ASN selalu jadi sasaran politisasi karena memang suara dan akses yang dimiliki ASN selalu disasar untuk memberi efek elektoral bagi para oknum kandidat. Selain itu, ASN memiliki hak suara sekaligus juga akses pada fasilitas jabatan serta pengaruh terkait dengan kewenangan yang melekat pada jabatannya itu.
"Makanya kemampuan menggerakkan ASN dianggap sebagai keuntungan bagi para oknum kandidat yang pragmatis dan oportunis," paparnya.
Di sisi lain, lanjut Titi, pilkada di masa pandemi membuat pengawasan netralitas ASN menjadi makin tidak mudah. Misalnya, banyaknya program penanganan COVID-19 memicu praktik politisasi bansos dan program pemulihan dampak COVID-19 oleh aktor politik yang berkompetisi.
Menurutnya, politisasi program COVID-19 ini kemungkinan besar juga akan melibatkan ASN daerah untuk menjadi operator dalam praktik penyimpangan politisasi program penanganan COVID-19 tersebut.
"Ruang-ruang virtual yang makin masif digunakan saat pandemi COVID-19 juga dipakai oleh ASN untuk mengampanyekan petahana atau calon yang didukungnya secara langsung atau tidak langsung. Medsos sangat menggoda, terkait digital literacy di kalangan ASN," bebernya.
Baca juga: Pilkada Serentak Ditunda, Bakal Ada Plt Kepala Daerah Massal
Lebih lanjut, Titi menjelaskan ASN selalu jadi sasaran politisasi karena memang suara dan akses yang dimiliki ASN selalu disasar untuk memberi efek elektoral bagi para oknum kandidat. Selain itu, ASN memiliki hak suara sekaligus juga akses pada fasilitas jabatan serta pengaruh terkait dengan kewenangan yang melekat pada jabatannya itu.
"Makanya kemampuan menggerakkan ASN dianggap sebagai keuntungan bagi para oknum kandidat yang pragmatis dan oportunis," paparnya.
Di sisi lain, lanjut Titi, pilkada di masa pandemi membuat pengawasan netralitas ASN menjadi makin tidak mudah. Misalnya, banyaknya program penanganan COVID-19 memicu praktik politisasi bansos dan program pemulihan dampak COVID-19 oleh aktor politik yang berkompetisi.
Menurutnya, politisasi program COVID-19 ini kemungkinan besar juga akan melibatkan ASN daerah untuk menjadi operator dalam praktik penyimpangan politisasi program penanganan COVID-19 tersebut.
"Ruang-ruang virtual yang makin masif digunakan saat pandemi COVID-19 juga dipakai oleh ASN untuk mengampanyekan petahana atau calon yang didukungnya secara langsung atau tidak langsung. Medsos sangat menggoda, terkait digital literacy di kalangan ASN," bebernya.
Lihat Juga :
