Netralitas ASN Masih Jadi Persoalan Krusial di Pilkada 2020
Kamis, 23 Juli 2020 - 12:00 WIB
loading...
A
A
A
Baca juga: Pengamat Nilai Penyelenggaraan Pilkada 2020 Sangat Birisiko
Sementara itu, Titi melihat ruang pengawasan menjadi tidak seefektif saat pilkada dalam situasi biasa. Karenanya dibutuhkan kerja pengawasan dan penegakan hukum yang tidak parsial. Lebih jauh, harus ada konektivitas dan sinergitas seluruh elemen negara baik Bawaslu, KASN, Ombudsman, Kemendagri, LPSK, dan lain-lain.
"Perlu sistem penanganan pelanggaran terintegrasi sebagai wujud keseriusan," imbuh dia.
Dengan demikian, Titi menegaskan untuk mengurangi pelanggaran pelibatan ASN dalam pilkada harus ada jaminan transparansi dan akuntabilitas proses pengawasan dan penegakan hukum. Netralitas ASN akan lebih mudah diwujudkan seiring dengan efektivitas implementasi reformasi birokrasi.
"Independensi penyelenggara pemilu serta keyakinan pada pemilu yang bebas dan adil akan memicu netralitas ASN," pungkas dia.
Sementara itu, Titi melihat ruang pengawasan menjadi tidak seefektif saat pilkada dalam situasi biasa. Karenanya dibutuhkan kerja pengawasan dan penegakan hukum yang tidak parsial. Lebih jauh, harus ada konektivitas dan sinergitas seluruh elemen negara baik Bawaslu, KASN, Ombudsman, Kemendagri, LPSK, dan lain-lain.
"Perlu sistem penanganan pelanggaran terintegrasi sebagai wujud keseriusan," imbuh dia.
Dengan demikian, Titi menegaskan untuk mengurangi pelanggaran pelibatan ASN dalam pilkada harus ada jaminan transparansi dan akuntabilitas proses pengawasan dan penegakan hukum. Netralitas ASN akan lebih mudah diwujudkan seiring dengan efektivitas implementasi reformasi birokrasi.
"Independensi penyelenggara pemilu serta keyakinan pada pemilu yang bebas dan adil akan memicu netralitas ASN," pungkas dia.
(luq)
Lihat Juga :
