Bupati Pasangkayu Gelar Raker Dana CSR dan Penjualan Harga TBS

Bupati Pasangkayu Yaumil Ambo Djiwa menggelar rapat kerja bersama DPRD Pasangkayu, OPD Lingkup Pemkab Pasangkayu, gabungan perusahaan, perbankan dan Aliansi Himpunan Pemuda dan Mahasiswa ( HIPMA) Pasangkayu. Rapat juga dihadiri Forum Pemuda Anti Korupsi (FPAK) Pasangkayu dan Perwakilan. Rapat digelar untuk membahas tentang transparansi dana CSR (corporate social responsibility) dan penjualan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit. Acara ini digelar di Ruang Pola Kantor Bupati, Senin (8/5/2023).

Bupati dalam sambutannya, mengatakan, untuk mencari solusi terkait transparansi penggunaan dana CSR serta penjualan harga TBS kelapa sawit yang tidak sesuai dengan penetapan pemerintah provinsi Sulawesi Barat, maka berdasarkan Undang- undang No. 40 tahun 2007, PP 47 Tahun 2012, PERDA No. 15 Tahun 2015 serta Perbub No. 30 Tahun 2019, bahwa CSR merupakan menjadi sebuah kewajiban bagi setiap perusahaan dan perbankan untuk mengeluarkan dana CSR berdasarkan program prioritas pemerintah daerah.

"Sebelum lahirnya regulasi mengenai dana CSR, masih menjadi sebuah bentuk sumbangan sukarela yang dilakukan perusahaan dan perbankan, tetapi dengan lahirnya regulasi baru tentang dana CSR, maka telah menjadi kewajiban bagi setiap perusahaan dan perbankan untuk mengeluarkannya, " tandas Yaumil.

Meskipun demikian, lanjut Bupati, sebagai pemerintah daerah juga harus tunduk dan taat kepada regulasi yang ada, agar nantinya dapat memaksimalkan program CSR secara baik yang dapat dinikmati seluruh masyarakat Kabupaten Pasangkayu.

Yaumil juga menyampaikan, selama ini CSR dari perusahaan dan perbankan telah berjalan, namun belum optimal sebagaimana yang telah diatur dalam regulasi yang ada. Dimana implementasi serta proses koordinasi dan pelaporan kepada pemerintah daerah belum terlaksana dengan baik.

Untuk itu lanjut Yaumil, melalui Raker ini sangat diharapkan kepada seluruh pihak dapat bersama-sama membangun daerah Pasangkayu dengan menyisihkan program CSR sesuai amanat undang-undang, peraturan pemerintah, perda dan perbub yang ada.

"Saya mengharapkan seluruh perusahaan dan perbankan yang ada di Kabupaten Pasangkayu untuk dapat mengambil peran dalam pembangunan daerah, dengan menyisihkan CSR 3%, baik dalam bentuk program fisik maupun non fisik," harapnya.

Di akhir sambutannya, mantan pimpinan DPRD Pasangkayu juga menekankan, agar program CSR ini sebelum dilaksanakan terlebih dahulu dapat disepakati bersama antara pihak perusahaan dan pemda Pasangkayu melalui MoU. Ini untuk menghindari tumpang tindih pelaksanaan kegiatan serta memperkuat kolaborasi dan sinkronisasi para pihak, dalam pelaksanaan program pemerintah daerah.

Terkait harga TBS, Bupati Yaumil mengarahkan untuk tetap mengikuti harga TBS yang telah ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Sulbar, melalui Dinas Perkebunan.