Proyeksi APDB Sulsel Tahun 2021 Capai Angka Rp7,47 Triliun

MAKASSAR - Pemprov Sulsel memproyeksikan APBD tahun anggaran 2021 berada di angka sebesar Rp7,47 triliun (T). Target ini diketahui menurun jika dibandingkan dengan APBD tahun 2021 senilai Rp10,46 T. Baca : Pembahasan APBD Perubahan Sulsel Kemungkinan Tidak Dilakukan

Target ini tergambar pada rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2021. Laporan ini disampaikan Gubernur Sulsel, Prof Nurdin Abdullah saat sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Sulsel di gedung DPRD Sulsel, kemarin.

Nurdin Abdullah mengaku, adanya penyesuaian target pendapatan daerah 2021 karena pandemi Covid-19. Meski begitu, pemulihan (recovery) perekonomian tetap menjadi fokus kedepan, disamping meningkatkan pendapatan di sektor lain.

"Situasi pandemi dan ketidakpastian yang tinggi mengharuskan kita untuk mempersiapkan skenario untuk tetap mampu bertahan dan menjaga pertumbuhan yang ada agar Sulsel ini tetap menjadi lokomotif perekonomian nasional," sebut Nurdin.

Dalam rancangan KUA-PPPAS 2021, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp7,47 triliun lebih. Dengan rincian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp4,61 (T) lebih atau meningkat sebesar Rp120,65 miliar (M) lebih dibanding tahun lalu.

Kemudian, target pendapatan Transfer sebesar Rp.2,82 T lebih atau meningkat sebesar Rp6,26 M lebih dengan asumsi hanya target Dana Transfer Umum. Kemudian pendapatan daerah lain yang sah sebesar Rp24,58 M lebih. Baca Juga : Alokasi Anggaran Pemprov 2021 Fokus Pemulihan Perekonomian Pasca COVID-19

"Untuk menutupi celah fiscal pemerintah provinsi dalam rangka mengoptimalkan invetasi pemerintah guna mencapai target pertumbuhan ekonomi, maka skenario pembiayaan pembangunan melalui pemanfaatan potensi dana pihak ketiga menjadi bagian dalam kebijakan umum APBD tahun 2021 yang akan datang," urai dia.

Apalagi proyeksi Bappenas yang memberikan target ke angka 6,1% pertumbuhan ekonomi Sulsel. Untuk itu, langkah dan kebijakan penanganan pandemi Covid-19 dan dampak sosial ekonomi harus terus diperkuat dan dilaksanakan dengan efektif.

"Dengan begitu seluruh potensi yang ada mampu kita manfaatkan secara optimal untuk memaksimalkan recovery perekonomian yang kita dorong dalam APBD Tahun 2021," papar Nurdin.

Dalam sidang itupula, DPRD Sulsel menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) mengenai kerjasama sister province antara Pemprov Sulsel dengan Pemerintah Prefektur Ehime Jepang. Kerja sama ini termasuk di bidang pengelolaan ikan tuna, pengelolaan industri garam, teknologi pengelolaan lingkungan hidup.

Selain itu pengembangan destinasi wisata, pertanian, dan perkebunan. "Di bidang perkebunan kita fokus soal jeruk Selayar dan Malangke sebagai produk unggulan Sulsel dan pengembangan produk-produk hasil pertanian," tandas Nurdin. Baca Lagi : Target Pajak Sulsel Turun Rp1 Triliun Lebih Gegara Pandemi COVID-19

Kesepakatan ranperda tersebut berdasarkan pandangan masing-masing fraksi, yakni Golkar, Nasdem, Gerindra, Demokrat, PKS, PDI Perjuangan, PKB, PAN dan PPP. Dari Fraksi PKS Sri Rahmi misalnya, menitipkan harapan atas persetujuan ranperda. "Semoga Ranperda ini bisa menambah sebuah perubahan bagi Sulawesi Selatan," ujar Sri Rahmi.