Kemendes Dorong IDM Jadi Instrumen Perencanaan Pembangunan Desa

Minggu, 16 April 2023 - 13:45 WIB
loading...
Kemendes Dorong IDM...
Sebanyak 170 orang Tenaga Pendamping Profesional Kabupaten Malang dan Kota Batu mengikuti sosialisasi dan bimbingan teknis Indeks Desa Membangun (IDM) di Aula BPSDM Jawa Timur.
A A A
MALANG - Sebanyak 170 orang Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Kabupaten Malang dan Kota Batu mengikuti sosialisasi dan bimbingan teknisIndeks Membangun (IDM) di Aula Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Timur.
Desa
Diketahui, IDM hingga saat ini belum menjadi instrumen penting perencanaan desa. Semestinya menjadi data dasar dalam penyusunan kebijakan pembagunan desa baik dari level pusat, provinsi, kabupaten hingga tingkat desa.

"Indeks Desa Membangun adalah salah satu strategi dalam mewujudkan pembangunan desa berbasis data. Selama ini Indeks Desa Membangun belum sepenuhnya dijadikan dasar dalam perencananaan pembangunan desa. Karena data yang keliru yang mengakibatkan perencanaan yang keliru sehingga program dan kegiatan yang disusun juga keliru serta tidak menghasilkan apa-apa bagi desa," ujar Direktur Advokasi dan Kerjasama Desa dan Perdesaan Kemendes, M. Fachri, Jumat (14/4/2023).

Moch. Fachri menyampaikan, IDM ibaratnya berfungsi sebagai kompas bagi desa untuk menjadi rujukan menentukan arah perencanaan pembangunan desanya. Sehingga diperlukan keseriusan desa dalam melakukan pendataan dengan valid.

Baca juga: Gus Halim: Dengan SDGs Desa, Program TEKAD Akan Berhasil Maksimal

”IDM ini ibaratnya sebuah kompas bagi desa, dokumen IDM yang berisi rumusan-rumusan yang terbagi dalam 3 Indeks yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi / Lingkungan selain untuk menentukan status desa juga menjadi rujukan arah kebijakan perencanaan pembangunan desa. Peran pendamping desa menjadi penting di sini untuk mengawal proses pemutakhiran data IDM agar valid dan nantinya bisa dijadikan pedoman desa," paparnya.

Dengan data desa yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan, maka pemerintah desa dapat memanfaatkan data desa tersebut untuk penyusunan RKP atau RPJM Desa. Data desa dalam IDM 2023 merupakan penyempurnaan dari 2022. Jika pada 2022 terdapat 794 template data isian yang dilengkapi 2023 ini menjadi 1.511 template data isian.

“Tahun 2023 ini ada penambahan 13 template kuisioner yang tidak terpotret ditahun sebelumnya seperti perangkat desa, identifikasi desa model, potensi wisata desa, kawasan hutan, kawasan tambang, kawasan perkebunan, kawasan pesisir pantai, konvergensi stunting, rumah tidak layak huni, rumah tangga yang belum terfasilitasi listrik, diversifikasi produksi tanaman pangan, komoditas produk kepasar domestik dan ekspor serta gudang pangan desa," terang Subkor Datin Ditjen PDP Kemendes PDTT, Mustakim.

Bimtek Offline dan Online
Sosialisasi Bimtek IDM 2023 dilakukan secara online dan offline. "TPP Kab. Malang dan Kota Batu menjadi yang pertama menerima sosialisasi secara langsung pasca sosialisasi resmi Kemendesa beberapa waktu lalu. Semoga nanti Bimtek Pak Mustakim bisa juga dilakukan secara Online sehingga bisa lebih banyak pihak yang menikmati sosialisasi IDM 2023 ini," kata Fahri.

Sementara itu, Maulana Sholehuddin sebagai Koordinator TPP Zona Kab Malang, Blitar, Tulungagung dan Trenggalek hadir mewakili Koordinator TPP Provinsi Mohammad Asyari yang berhalangan.

”Kerja-kerja pendampingan desa adalah kerja yang mulia. Di zaman Nabi Muhammad SAW ada proses di Mekkah dan Madinah yang jika ditilik kembali memiliki kemiripan tipologi dengan perdesaan. Sahabat-sahabat Pendamping Desa harus lebih yakin dan percaya diri bahwa kerja-kerja kita adalah tugas yang mulia. Konsekuensinya adalah keseriusan dan komitmen kita harus berlipat," urainya.

Koordinator Kabupaten (Koorkab) Pendamping Desa Kab Malang, Winartono juga menekankan kepada jajarannya lebih solid dan terus memperkuat komitmen dalam pendampingan desa mengingat semakin bertambah tahun semakin bertambah pula tantangan dan permasalahan di desa.

Pengawalan pemutakhiran IDM 2023 ini harus kerja ekstra agar dapat dihasilkan data pemutakhiran yang valid dan benar-benar bisa menjadi pedoman perencanaan pembangunan di desa dampingan masing-masing.
(msd)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.2206 seconds (0.1#10.140)