FEB Unisma Kupas Persoalan Kecurangan Laporan Keuangan
Minggu, 19 Juli 2020 - 20:01 WIB
loading...
A
A
A
(Baca juga: 10 Hari Terakhir Tingkat Kesembuhan COVID-19 di Jatim Tinggi )
Sementara itu, Ketua IAI Wilayah Jawa Timur Komisariat Malang Raya, Pujihandayati dalam sambutannya mengapresiasi webinar yang membahas Good Corporate Governance serta bagaimana mendeteksi fraud atau kecurangan dalam laporan keuangan.
"Dibeberapa program pemerintah sudah melakukan upaya-upaya pencegahan fraud dengan mendeteksinya mulai dari penganggaran, alokasi biaya perjalanan dinas, bahkan saat ini yang lebih difokuskan semua pengeluaran modal dialihkan untuk penanganan COVID-19 . Jika ini tidak dikawal kemungkinan besar memunculkan fraud," jelasnya.
Sementara itu Akhmad Muslikh dalam paparanya banyak menjabarkan peranan auditor internal dalam mencegah terjadinya fraud di organisasi sektor publik, yaitu Kementrian Pertanian. Menurutnya, fraud bisa terjadi karena kesempatan, rasionalisasi dan motivasi.
"Mengutip dari Gone Theory, bahwa fraud itu bisa terjadi karena kebutuhan, keserakahan, adanya celah, kesempatan dan peluang terbuka untuk melakukan fraud. Bentuk-bentuknya bisa seperti penyimpangan aset, korupsi maupun pernyatan palsu," tuturnya.
Sedangkan Jaswadi, selaku auditor eksternal dari Kantor Akuntan Publik Hari Purnomo and Jaswadi, yang sehari-harinya seringkali mengaudit Badan Layanan Umum (BLU) ini, menjabarkan beberapa isu penting di seputar pelaporan keuangan.
"World Bank sebagai lembaga terpercaya internasional, menjadi rujukan oleh investor dan pengguna yang akan joint business dengan Indonesia. Tentunya hal ini harus disikapi dengan baik. Salah satunya, akuntan dan para auditor mengusulkan adanya undang-undang pelaporan keuangan dan undang-undang komprehensif tentang akuntan publik. Namun sampai sekarang undang -undang pelaporan keuangan masih belum bisa terwujud," tuturnya.
Sementara itu, Ketua IAI Wilayah Jawa Timur Komisariat Malang Raya, Pujihandayati dalam sambutannya mengapresiasi webinar yang membahas Good Corporate Governance serta bagaimana mendeteksi fraud atau kecurangan dalam laporan keuangan.
"Dibeberapa program pemerintah sudah melakukan upaya-upaya pencegahan fraud dengan mendeteksinya mulai dari penganggaran, alokasi biaya perjalanan dinas, bahkan saat ini yang lebih difokuskan semua pengeluaran modal dialihkan untuk penanganan COVID-19 . Jika ini tidak dikawal kemungkinan besar memunculkan fraud," jelasnya.
Sementara itu Akhmad Muslikh dalam paparanya banyak menjabarkan peranan auditor internal dalam mencegah terjadinya fraud di organisasi sektor publik, yaitu Kementrian Pertanian. Menurutnya, fraud bisa terjadi karena kesempatan, rasionalisasi dan motivasi.
"Mengutip dari Gone Theory, bahwa fraud itu bisa terjadi karena kebutuhan, keserakahan, adanya celah, kesempatan dan peluang terbuka untuk melakukan fraud. Bentuk-bentuknya bisa seperti penyimpangan aset, korupsi maupun pernyatan palsu," tuturnya.
Sedangkan Jaswadi, selaku auditor eksternal dari Kantor Akuntan Publik Hari Purnomo and Jaswadi, yang sehari-harinya seringkali mengaudit Badan Layanan Umum (BLU) ini, menjabarkan beberapa isu penting di seputar pelaporan keuangan.
"World Bank sebagai lembaga terpercaya internasional, menjadi rujukan oleh investor dan pengguna yang akan joint business dengan Indonesia. Tentunya hal ini harus disikapi dengan baik. Salah satunya, akuntan dan para auditor mengusulkan adanya undang-undang pelaporan keuangan dan undang-undang komprehensif tentang akuntan publik. Namun sampai sekarang undang -undang pelaporan keuangan masih belum bisa terwujud," tuturnya.
(eyt)
Lihat Juga :
