Jokowi Dukung Konsep Pembangunan Desa Lewat Sistem yang Dikembangkan Yayasan Kitong Bisa

JAYAPURA - Direktur Utama Yayasan Kitong Bisa Jouhannes Faidiban, BSc, MA, mempresentasikan sebuah inovasi proses perencanaan pembangunan lewat sebuah aplikasi yang dibesut oleh Yayasan Kitong Bisa.

Adapun presentasi ini dilakukan di hadapan Presiden Joko Widodo, Selasa (21/3/2023) pada acara peresmian Papua Youth Creative Hub (PYCH) di Jayapura, Papua.

Dalam paparannya, Johannes, yang akrab disapa Annes, juga menyampaikan dukungan dan kemitraan dengan beberapa perusahaan teknologi dan Kementerian Bappenas, mulai dari pengonsepan hingga saat dalam persiapan implementasi di seluruh Indonesia.

Mendampingi Presiden Jokowi dalam kegiatan ini Meteri Pertahanan Prabowo Subianto, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzyah, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pariwiasata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, dan Staf Khusus Presiden Bidang Pendidikan, Inovasi dan Daerah Terluar Billy Mambrasar.

Dalam paparannya, Direktur Utama Yayasan Kitong Bisa Jouhannes Faidiban, yang akrab disapa Annes, mengungkapkan bahwa sistem digitalisasi penampungan dan penyaluran aspirasi tersebut akan membantu rencana pembangunan menjadi lebih tepat sasaran.

Dengan demikian, penggunaan anggaran dapat menjadi lebih efektif dan aspirasi masyarakat dapat didengarkan melalui kemudahan berkomunikasi dengan pemerintah pusat lewat sistem aplikasi ini.

"Digitalisasi Penampungan Aspirasi, Perencanaan dan Pembangunan Desa berupaya mengatasi kesenjangan komunikasi dalam merencanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan, antara masyarakat hingga level desa, dengan Pemerintah Pusat," ucap Annes.

Digitalisasi tersebut dipadukan dengan pelatihan para Local Champion, yakni anak-anak muda di seluruh Indonesia yang memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam menyusun perencanaan dan inovasi pembangunaan dengan masyarakat di tingkat desa, mendampingi penganggaran hingga pencairan anggaran, dan merumuskan inovasi-inovasi pembangunan dalam program kerja untuk menyerap anggaran tersebut. Adapun Local Champion ini berada di bawah bimbingan Yayasan Kitong Bisa.

Dia mencontohkan di sektor pendidikan, ketiadaan sekolah dan infrastruktur pendukungnya membuat jumlah guru sedikit di suatu wilayah. Hal ini kemudian berimbas pada tidak meratanya akses pendidikan, yang bermuara pada Indeks Pembangunan Manusia yang rendah.

Berangkat dari tantangan ini, masyarakat membutuhkan sebuah sistem yang memfasilitasi mereka untuk dapat berkomunikasi dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal, dan Bappenas, untuk dapat menyampaikan aspirasi tersebut, lalu akan ditindaklanjuti.

Informasi tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sistem digital dengan bimbingan Local Champion untuk menyampaikan aspirasi penambahan gedung bangunan sekolah, termasuk melakukan detail perencaanaan penganggaran dan eksekusi pembangunannya.

"Local champions kemudian akan menyampaikan aspirasi pembangunan sekolah setelah melakukan pembahasan bersama tokoh masyarakat, termasuk menetapkan lokasinya dan menghitung besaran anggaran yang dibutuhkan," sambungnya.

Saat ini, Yayasan Kitong Bisa, yang biasa juga dikenal masyarakat dengan Kitong Bisa Foundation (KBF), telah menggandeng Pemerintah Daerah serta beberapa NGO lokal dan internasional dalam menerapkan program Local Champion ini.

Yayasan Kitong Bisa menargetkan untuk melatih lebih dari 100.000 Local Champions untuk menjadi penggerak pembangunan kampung lewat digitalisasi perencanaan dan pembangunan desa ini.

Annes juga menambahkan bahwa Digitalisasi Perencanaan dan Pembangunan berbasis Local Champion ini bukan menggantikan Sistem Informasi Desa, ataupun mekanisme Musrembangdes, Musrembangda, dan KRISNA yang ada, akan tetapi akan saling melengkapi dan menguatkan. Digitalisasi ini memberikan kemampuan untuk masyarakat dapat berkomunikasi secara dua arah secara real time.

Bukan hanya itu saja, sistem ini pun bisa digunakan secara luring atau offline, sehingga memudahkan masyarakat yang sekiranya sedang mengalami gangguan jangkauan internet.

Yayasan Kitong Bisa berharap sistem ini bisa hadir di semua desa se-Indonesia. Terlebih saat ini, sistem ini pun sudah dikolaborasikan dengan Badan Pengembangan Informasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).