Percepat Transisi Energi, Pemerintah dan Pemangku Kepentingan Bentuk Ekosistem Terintegrasi

Selasa, 21 Maret 2023 - 20:09 WIB
loading...
Percepat Transisi Energi, Pemerintah dan Pemangku Kepentingan Bentuk Ekosistem Terintegrasi
Untuk mempercepat transisi energi, pemerintah dan pemangku kepentingan seperti media, akademik, industri (BUMN dan Swasta), dan masyarakat membentuk ekosistem yang sinergis dan terintegrasi. Foto ist
A A A
BOGOR - Untuk mempercepat transisi energi , pemerintah dan pemangku kepentingan seperti media, akademik, industri (BUMN dan Swasta), dan masyarakat membentuk ekosistem yang sinergis dan terintegrasi. Dengan membentuk ekosistem yang sinergitasi, pengembangan energi baru, terbarukan dan konservasi energi (EBTKE) dapat dipercepat.



“Kami percaya bahwa dengan membentuk ekosistem yang sinergitas melalui konsep pentahelix antar pemangku kepentingan, kita dapat mempercepat pengembangan EBTKE dalam transisi energi di Indonesia sehingga memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan," kata Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur, EBTKE Kementerian ESDM, Dr. Ir. Hendra Iswahyudi dalam TRIPATRA Energy Talk bertajuk “Kolaborasi Nasional untuk Percepatan Transisi Energi dan Hilirisasi Mineral,” Selasa (21/3/2023).

Diskusi ini diselenggarakan oleh PT Tripatra Engineers and Constructors (TRIPATRA) bekerja sama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Hendra Iswahyudi menyampaikan, pihaknya menyambut baik kolaborasi dengan berbagai pihak, salah satunya seperti yang dilakukan bersama TRIPATRA.

"Ini semakin memperkaya pengetahuan serta menguatkan sinergi dan kolaborasi nasional seluruh pemangku kepentingan. Melalui sinergitas ini diharapkan dapat bersama-sama mengambil peran dalam mendorong percepatan transisi energi yang berkelanjutan di Indonesia,” ujar Hendra.

Selain transisi energi, menurut Hendra, hilirisasi mineral juga tidak kalah penting untuk terus didorong. Sebab, hilirisasi merupakan strategi untuk meningkatkan nilai tambah komoditas yang dimiliki oleh suatu negara. Dengan hilirisasi, komoditas yang diekspor tidak lagi berwujud bahan baku mentah tetapi sudah menjadi barang setengah jadi.

"Salah satunya seperti kebijakan hilirisasi dan pelarangan ekspor nikel mentah (bijih nikel) yang telah berhasil mendongkrak nilai tambah ekspor produk nikel Indonesia. Di mana harga nikel yang telah diolah di smelter dapat memiliki nilai tambah hingga lebih 300 kali dibandingkan bijih nikel," kayanya.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan total nilai ekspor mencapai US$5,98 miliar pada 2022, naik 365,4 persen dibandingkan tahun 2021 yang mencapai US$1,28.

Selain meningkatkan nilai tambah komoditas, lanjut dia, adanya hilirisasi diharapkan dapat memperkuat struktur industri, serta meningkatkan peluang usaha dalam negeri dengan tersedianya lapangan pekerjaan baru.

"Sehingga dapat menunjang pembangunan nasional yang berkelanjutan guna mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan," imbuhnya.
Halaman :
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.2170 seconds (0.1#10.140)