Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Pemprov Jatim Kejar Penurunan Stunting 14% di 2024
loading...
Ketua TP PKK Provinsi Jawa Timur Arumi Bachsin Emil Dardak menekankan pentingnya penguatan pada tiga unsur yang berkontribusi langsung pada keadaan stunting
A
A
A
SURABAYA - Ketua TP PKK Provinsi Jawa Timur Arumi Bachsin Emil Dardak menekankan pentingnya penguatan pada tiga unsur yang berkontribusi langsung pada keadaan stunting di lapangan. Yakni kader PKK, penyuluh KB, dan bidan.
Hal ini penting memaksimalkan usaha mencapai target penurunan stunting ke angka 14% pada tahun 2024 mendatang. "Kita juga harus fokus memberikan apresiasi dan penguatan kepada unsur kader PKK, penyuluh KB, dan bidan," ujar Arumi saat menjadi narasumber di Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Kemitraan Tingkat Provinsi Jawa Timur 2023 di Surabaya, Senin (13/3/2023).
Arumi menilai, penguatan pada tiga unsur tersebut menjadi penting, mengingat merekalah yang bersinggungan secara langsung dengan keluarga. Sehingga, jika setiap unsur dapat meningkatkan kinerja, target penurunan 14% akan mudah dicapai.
"Harapannya unsur-unsur ini kerjanya bisa lebih serentak, lebih terstruktur, dan juga bisa menampung aspirasi ataupun pengalaman pembelajaran yang sudah didapat," pungkasnya.
Baca juga: Dorong Inovasi, Menteri PANRB Luncurkan Kompetisi Pelayanan Publik
Selain itu, setiap orang juga harus dapat mengidentifikasi masalah yang ada. Terutama akan perilaku keluarga yang meskipun paham tentang bahaya stunting, masih tidak bisa menerima jika anak-anaknya diklaim stunting.
"Mereka sebetulnya paham, tetapi mereka sulit menerima kalau anaknya tergolong stunting. Jadi biasanya responnya berbagai macam, salah satunya adalah tidak kembali ke fasilitas kesehatan karena takut. Hal yang seperti ini yang harus dihindari," terangnya.
Pemerintah sendiri, menurut Arumi telah mengusung berbagai program strategis untuk mempercepat penurunan stunting. Mulai dari penurunan SK Gubernur terkait Tim Percepatan Penurunan Stunting, program Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH) untuk penguatan pola asuh, maupun program Cegah Perkawinan Anak (Cepak).
Istri Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak itu lebih jauh menerangkan bahwa program tersebut sebagian besar dijalankan oleh ketiga unsur di lapangan. Oleh karenanya, ia ingin mengapresiasi usaha yang telah dilakukan.
"Kita tahu bahwa PR kita masih banyak. Tapi, kita juga harus apresiasi capaian yang sudah didapat. Karena berkat kader, bidan, dan penyuluh, stunting kita yang dulunya 23,5% bisa turun menjadi 19,2% tahun lalu," tuturnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur Maria Ernawati menyebutkan, untuk percepatan penurunan stunting sendiri, BKKBN sudah membentuk Tim Pendamping Keluarga yang terdiri dari tiga unsur. Yang pertama adalah bidan atau tenaga kesehatan, yang kedua adalah kader PKK, dan yang ketiga adalah dari kader KB.
"Sejauh ini sudah ada 31.243 tim. Itu artinya kalau dikalikan tiga ya berarti ada 93.729 orang yang kita rekrut untuk mendampingi keluarga yang berisiko mengalami stunting. Jadi inilah usaha yang sedang kita lakukan untuk mempercepat penurunan stunting di masyarakat," ucapnya
Hal ini penting memaksimalkan usaha mencapai target penurunan stunting ke angka 14% pada tahun 2024 mendatang. "Kita juga harus fokus memberikan apresiasi dan penguatan kepada unsur kader PKK, penyuluh KB, dan bidan," ujar Arumi saat menjadi narasumber di Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Kemitraan Tingkat Provinsi Jawa Timur 2023 di Surabaya, Senin (13/3/2023).
Arumi menilai, penguatan pada tiga unsur tersebut menjadi penting, mengingat merekalah yang bersinggungan secara langsung dengan keluarga. Sehingga, jika setiap unsur dapat meningkatkan kinerja, target penurunan 14% akan mudah dicapai.
"Harapannya unsur-unsur ini kerjanya bisa lebih serentak, lebih terstruktur, dan juga bisa menampung aspirasi ataupun pengalaman pembelajaran yang sudah didapat," pungkasnya.
Baca juga: Dorong Inovasi, Menteri PANRB Luncurkan Kompetisi Pelayanan Publik
Selain itu, setiap orang juga harus dapat mengidentifikasi masalah yang ada. Terutama akan perilaku keluarga yang meskipun paham tentang bahaya stunting, masih tidak bisa menerima jika anak-anaknya diklaim stunting.
"Mereka sebetulnya paham, tetapi mereka sulit menerima kalau anaknya tergolong stunting. Jadi biasanya responnya berbagai macam, salah satunya adalah tidak kembali ke fasilitas kesehatan karena takut. Hal yang seperti ini yang harus dihindari," terangnya.
Pemerintah sendiri, menurut Arumi telah mengusung berbagai program strategis untuk mempercepat penurunan stunting. Mulai dari penurunan SK Gubernur terkait Tim Percepatan Penurunan Stunting, program Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH) untuk penguatan pola asuh, maupun program Cegah Perkawinan Anak (Cepak).
Istri Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak itu lebih jauh menerangkan bahwa program tersebut sebagian besar dijalankan oleh ketiga unsur di lapangan. Oleh karenanya, ia ingin mengapresiasi usaha yang telah dilakukan.
"Kita tahu bahwa PR kita masih banyak. Tapi, kita juga harus apresiasi capaian yang sudah didapat. Karena berkat kader, bidan, dan penyuluh, stunting kita yang dulunya 23,5% bisa turun menjadi 19,2% tahun lalu," tuturnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur Maria Ernawati menyebutkan, untuk percepatan penurunan stunting sendiri, BKKBN sudah membentuk Tim Pendamping Keluarga yang terdiri dari tiga unsur. Yang pertama adalah bidan atau tenaga kesehatan, yang kedua adalah kader PKK, dan yang ketiga adalah dari kader KB.
"Sejauh ini sudah ada 31.243 tim. Itu artinya kalau dikalikan tiga ya berarti ada 93.729 orang yang kita rekrut untuk mendampingi keluarga yang berisiko mengalami stunting. Jadi inilah usaha yang sedang kita lakukan untuk mempercepat penurunan stunting di masyarakat," ucapnya
(msd)
Explore More