Dorong Inovasi, Menteri PANRB Luncurkan Kompetisi Pelayanan Publik
loading...
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas, Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Wagub Emil Dardak saat peluncuran Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) di Gedung Negara Grahadi, Senin (13/3/2023).
A
A
A
SURABAYA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( PANRB ) Abdullah Azwar Anas meluncurkan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jawa Timur, Senin (13/3/2023).
Anas mengatakan, KIPP digelar untuk mendorong tumbuhnya inovasi. “Presiden Jokowi ingin inovasi itu terlembagakan dengan baik, menjadi budaya yang tumbuh di birokrasi. Sehingga birokrasi tidak statis, birokrasi tidak terjebak pada comfort zone,” katanya.
Mantan bupati Banyuwangi itu menggarisbawahi, inovasi baru tidak harus selalu dibarengi dengan aplikasi baru. Selama ini, banyak instansi pemerintah memproduksi aplikasi baru untuk mengiringi inovasi yang dihadirkan.
Hasilnya, saat ini ada sekitar 27.000 aplikasi untuk berbagai pelayanan publik. Banyak instansi pemerintah, kata dia, membikin inovasi pelayanan untuk memudahkan warga, itu sesuatu hal yang bagus. Tapi tidak harus diiringi dengan membangun aplikasi baru.
“Sehingga jangan lagi bila warga mau akses layanan A, maka masuk ke aplikasi A," ujarnya.
Ke depan, kata Anas, yang harus dilakukan adalah mengintegrasikan dan melakukan interoperabilitas. Ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo, dalam skema Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). "Termasuk yang sedang dirintis dengan single sign on di Mal Pelayanan Publik Digital, semua bisa lebih simpel,” tutur Anas.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendorong agar inovasi terus dikembangkan. Ia juga mengapresiasi langkah pemerintah pusat untuk mengintegrasikan berbagai pelayanan publik dalam SPBE.
"Percepatan peningkatan produktivitas dan efektifitas kerja itu ternyata bisa dilakukan kalau ekosistemnya itu memungkinkan. Dia terbangun semangatnya, produktivitas bisa ditingkatkan, bisa dilakukan akselerasi," ujar Khofifah.
Kegiatan KIPP sendiri telah dilaksanakan setiap tahun sejak 2014 oleh Kementerian PANRB, dan telah menghasilkan 951 Inovasi Pelayanan Publik. Sebanyak 22.925 inovasi telah tercatat dalam database Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK).
Anas mengatakan, KIPP digelar untuk mendorong tumbuhnya inovasi. “Presiden Jokowi ingin inovasi itu terlembagakan dengan baik, menjadi budaya yang tumbuh di birokrasi. Sehingga birokrasi tidak statis, birokrasi tidak terjebak pada comfort zone,” katanya.
Mantan bupati Banyuwangi itu menggarisbawahi, inovasi baru tidak harus selalu dibarengi dengan aplikasi baru. Selama ini, banyak instansi pemerintah memproduksi aplikasi baru untuk mengiringi inovasi yang dihadirkan.
Hasilnya, saat ini ada sekitar 27.000 aplikasi untuk berbagai pelayanan publik. Banyak instansi pemerintah, kata dia, membikin inovasi pelayanan untuk memudahkan warga, itu sesuatu hal yang bagus. Tapi tidak harus diiringi dengan membangun aplikasi baru.
“Sehingga jangan lagi bila warga mau akses layanan A, maka masuk ke aplikasi A," ujarnya.
Ke depan, kata Anas, yang harus dilakukan adalah mengintegrasikan dan melakukan interoperabilitas. Ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo, dalam skema Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). "Termasuk yang sedang dirintis dengan single sign on di Mal Pelayanan Publik Digital, semua bisa lebih simpel,” tutur Anas.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendorong agar inovasi terus dikembangkan. Ia juga mengapresiasi langkah pemerintah pusat untuk mengintegrasikan berbagai pelayanan publik dalam SPBE.
"Percepatan peningkatan produktivitas dan efektifitas kerja itu ternyata bisa dilakukan kalau ekosistemnya itu memungkinkan. Dia terbangun semangatnya, produktivitas bisa ditingkatkan, bisa dilakukan akselerasi," ujar Khofifah.
Kegiatan KIPP sendiri telah dilaksanakan setiap tahun sejak 2014 oleh Kementerian PANRB, dan telah menghasilkan 951 Inovasi Pelayanan Publik. Sebanyak 22.925 inovasi telah tercatat dalam database Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK).
(msd)
Explore More