Dewan Perindo H Husin Sosialisasikan Pusat Distribusi di Cirebon
loading...

Dewan Perindo H Husin sosialisasikan pusat distribusi, di Cirebon. Foto: Rohman/SINDOnews
A
A
A
CIREBON - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Husin menggelar sosialisasi Peraturan Daerah tentang Pusat Distribusi Provinsi, di Desa Panembahan, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon.
Dijelaskan H. Husin, bahwa sosialisasi Peraturan Daerah tentang Pusat Distribusi Provinsi ini di latar belakangi oleh peraturan menteri pertanian dan instruksi presiden untuk menjamin stabilitas harga pangan yang terjangkau oleh masyarakat.
"Perda PDP ini, di latar belakangi oleh peraturan menteri pertanian dan instruksi Presiden kepada Dewan Ketahanan Pangan Indonesia, untuk menjaga stabilitas ketahan pangan masyarakat," katanya, Jumat (10/3/2023)
Atas dasar itu, pemerintah pusat disambut oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan DPRD untuk mengaplikasikan instruksi tersebut untuk di Jawa Barat.
"Maka dengan itu, Presiden menginstruksikan Gubernur dan restu DPRD, sehingga terbentuknya Perda Pusat Distribusi Provinsi, PDP di Indonesia baru satu-satunya di Jawa Barat," jelasnya.
Pusat Distribusi Provinsi (PDP) tersebut, lanjut Husin, merupakan untuk mengamankan 11 bahan pangan pokok yang menjadi kebutuhan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Jawa Barat
"Pusat distribusi ini guna menstabilkan harga bahan pokok untuk kebutuhan masyarakat bisa terkendali," tukasnya.
Lihat Juga: Anggota DPRD NTB dari Partai Perindo Dorong Kurma Jadi Ikon Baru Pertumbuhan Ekonomi Lombok Utara
Dijelaskan H. Husin, bahwa sosialisasi Peraturan Daerah tentang Pusat Distribusi Provinsi ini di latar belakangi oleh peraturan menteri pertanian dan instruksi presiden untuk menjamin stabilitas harga pangan yang terjangkau oleh masyarakat.
"Perda PDP ini, di latar belakangi oleh peraturan menteri pertanian dan instruksi Presiden kepada Dewan Ketahanan Pangan Indonesia, untuk menjaga stabilitas ketahan pangan masyarakat," katanya, Jumat (10/3/2023)
Atas dasar itu, pemerintah pusat disambut oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan DPRD untuk mengaplikasikan instruksi tersebut untuk di Jawa Barat.
"Maka dengan itu, Presiden menginstruksikan Gubernur dan restu DPRD, sehingga terbentuknya Perda Pusat Distribusi Provinsi, PDP di Indonesia baru satu-satunya di Jawa Barat," jelasnya.
Pusat Distribusi Provinsi (PDP) tersebut, lanjut Husin, merupakan untuk mengamankan 11 bahan pangan pokok yang menjadi kebutuhan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Jawa Barat
"Pusat distribusi ini guna menstabilkan harga bahan pokok untuk kebutuhan masyarakat bisa terkendali," tukasnya.
Lihat Juga: Anggota DPRD NTB dari Partai Perindo Dorong Kurma Jadi Ikon Baru Pertumbuhan Ekonomi Lombok Utara
(san)