Fantastis! Gara-gara Laporan Pajak, 2 Pengusaha Yogyakarta Didenda Rp100 Miliar
loading...
A
A
A
YOGYAKARTA - Dua penguasaha di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), mendapatkan sanksi denda yang nilainya sangat fantastis, yakni nyaris mencapai Rp100 miliar. Sanksi ini dijatuhkan kepada dua pengusaha tersebut, atas dugaan pembuatan laporan palsu tentang pajak.
Tak hanya denda, akibat pelanggaran pajak tersebut, dua pengusaha itu harus juga dikenai sanksi penjara. Menanggapi hal tersebut, para pengusaha DIY yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin), meminta perlakuan yang sama terhadap pegawai Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) lainnya.
Wakil Ketua Bidang Komersial, Hubungan Internasional dan Investasi Kadin DIY, Wawan Hermawan mengatakan, selama ini para pengusaha sudah berusaha patuh soal aturan pajak. Apalagi selalu dihadapkan dengan konsekuensi yang berlaku, ketika melakukan penyimpangan.
Oleh karenanya, para pengusaha juga menginginkan agar pegawai Ditjen Pajak yang melakukan penyimpangan tersebut, juga diperlakukan sama dengan mereka. "Jadi tetap diproses sesuai hukum yang berlaku," kata Wawan di sela Rapimda Kadin DIY, Sabtu (4/3/2023)
Memang sekarang ini banyak pejabat yang jadi viral memamerkan kekayaannya. Ia menilai sebetulnya apa yang mereka lakukan sangat tidak pas dengan kondisi sekarang ini.
Di mana Pemerintah sedang mengoptimalkan upaya memacu ekonomi, dan kemudian memacu pendapatan pemerintah dari pajak. Tetapi justru pejabatnya memamerkan suatu kondisi kehidupan yang hedonis.
Tak hanya denda, akibat pelanggaran pajak tersebut, dua pengusaha itu harus juga dikenai sanksi penjara. Menanggapi hal tersebut, para pengusaha DIY yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin), meminta perlakuan yang sama terhadap pegawai Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) lainnya.
Wakil Ketua Bidang Komersial, Hubungan Internasional dan Investasi Kadin DIY, Wawan Hermawan mengatakan, selama ini para pengusaha sudah berusaha patuh soal aturan pajak. Apalagi selalu dihadapkan dengan konsekuensi yang berlaku, ketika melakukan penyimpangan.
Baca Juga
Oleh karenanya, para pengusaha juga menginginkan agar pegawai Ditjen Pajak yang melakukan penyimpangan tersebut, juga diperlakukan sama dengan mereka. "Jadi tetap diproses sesuai hukum yang berlaku," kata Wawan di sela Rapimda Kadin DIY, Sabtu (4/3/2023)
Memang sekarang ini banyak pejabat yang jadi viral memamerkan kekayaannya. Ia menilai sebetulnya apa yang mereka lakukan sangat tidak pas dengan kondisi sekarang ini.
Di mana Pemerintah sedang mengoptimalkan upaya memacu ekonomi, dan kemudian memacu pendapatan pemerintah dari pajak. Tetapi justru pejabatnya memamerkan suatu kondisi kehidupan yang hedonis.