Siap Tampung Relokasi Industri China, Jabar Janji Permudah Izin
Kamis, 16 Juli 2020 - 23:15 WIB
loading...
Foto/SINDOnews/Ilustrasi
A
A
A
BANDUNG - Pemprov Jawa Barat siap menyambut relokasi industri dari China sesuai intruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui kemudahan fasilitas perizinan, potensi tenaga kerja produktif, dan kawasan industri kelas dunia.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jabar Noneng Komara berharap, Provinsi Jabar menjadi tujuan utama relokasi investasi dari Negeri Tirai Bambu itu. (BACA JUGA: Jokowi Pilih KIT Batang sebagai Relokasi Industri, Ini Alasanya )
"Potensi Jawa Barat besar, penduduk besar, tenaga kerja produktif banyak, dan masih ada daerah-daerah yang biaya tenaga kerja kompetitif dan perizinan tidak sulit karena sudah online," kata Noneng di Bandung, Kamis (16/7/2020).
Saat ini, lanjut Noneng, DPMPTSP Jabar terus melakukan promosi investasi dengan menemui sejumlah investor di luar negeri melalui pertemuan secara virtual. Sejumlah investor dari lima negara sudah dijajaki untuk menanamkan investasinya di Jabar.
"Beberapa waktu lalu virtual business meeting dengan Malaysia khusus mengenai agrobisnis. Ini berlanjut terus, minggu depan Turki mereka sudah ada jadwal, sudah deal untuk bertemu," ujar dia. (BACA JUGA: Menggeliat Kembali, Jabar Gelar Ekraf Film Festival 2020 saat Pandemi )
Menurut Noneng, pihaknya akan terus mendampingi para calon investor hingga rencana investasinya terealisasi.
"Investor-investor di Jawa Barat akan memindaklanjuti pendampingannya hingga pembangunan fisik karena ada fungsi pengawasannya di kami. Jika ada masalah yang menghambat usaha, kami minta laporan dari mereka," tutur Noneng.
Gubernur Jabar Ridwan Kamil pun menyatakan, pihaknya akan terus meningkatkan kemudahan birokrasi dan proaktif menjemput investasi. Terlebih, kata dia, Provinsi Jabar menjadi destinasi investasi nomor satu di Indonesia sepanjang 2019.
"Kami punya skenario untuk menggerakkan kembali ekonomi di Jawa Barat. Kami mencoba untuk melakukan yang terbaik untuk mengerakkan ekonomi," kata Gubernur yang akrab disapa Kang Emil ini.
"Kami yakin, melalui rencana ini, pertumbuhan ekonomi kami tidak akan ada di bawah nol persen. Kami yakin akan ada di antara 2 sampai 2,5 persen pada Desember 2020 nanti," ujar dia.
Namun, Kang Emil mengakui, menggaet investor yang ingin merelokasi investasi dari China tidak semudah membalikkan telapak tangan. Apalagi, Indonesia harus bersaing dengan negara-negara lain, seperti Vietnam dan Thailand yang menyiapkan berbagai daya tarik untuk menampung relokasi investasi dari China.
Oleh karena itu, Gubernur berharap, pemerintah memberi insentif yang bersifat tailor-made seperti pajak, cukai, maupun regulasi non-fiskal lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing industri.
"Hal ini menjadi aspek penting dalam meningkatkan daya saing industri untuk menggaet relokasi investasi dari China," tutur Kang Emil.
Diketahui, Presiden Jokowi sempat menyayangkan ketidakmampuan Indonesia menggaet 33 perusahaan asal Tiongkok yang merelokasi investasinya pada 2019 lalu.
Dia pun memerintahkan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memberikan pelayanan sebaik-baiknya bagi industri dari sejumlah negara yang akan masuk ke Indonesia.
"Saya tidak mau lagi ada potensi 119 perusahaan yang akan relokasi dari Tiongkok keluar lagi. Jangan sampai kita tidak mendapatkan perusahaan-perusahaan itu untuk mau masuk ke Indonesia," tegas Jokowi, Selasa (30/6/2020).
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jabar Noneng Komara berharap, Provinsi Jabar menjadi tujuan utama relokasi investasi dari Negeri Tirai Bambu itu. (BACA JUGA: Jokowi Pilih KIT Batang sebagai Relokasi Industri, Ini Alasanya )
"Potensi Jawa Barat besar, penduduk besar, tenaga kerja produktif banyak, dan masih ada daerah-daerah yang biaya tenaga kerja kompetitif dan perizinan tidak sulit karena sudah online," kata Noneng di Bandung, Kamis (16/7/2020).
Saat ini, lanjut Noneng, DPMPTSP Jabar terus melakukan promosi investasi dengan menemui sejumlah investor di luar negeri melalui pertemuan secara virtual. Sejumlah investor dari lima negara sudah dijajaki untuk menanamkan investasinya di Jabar.
"Beberapa waktu lalu virtual business meeting dengan Malaysia khusus mengenai agrobisnis. Ini berlanjut terus, minggu depan Turki mereka sudah ada jadwal, sudah deal untuk bertemu," ujar dia. (BACA JUGA: Menggeliat Kembali, Jabar Gelar Ekraf Film Festival 2020 saat Pandemi )
Menurut Noneng, pihaknya akan terus mendampingi para calon investor hingga rencana investasinya terealisasi.
"Investor-investor di Jawa Barat akan memindaklanjuti pendampingannya hingga pembangunan fisik karena ada fungsi pengawasannya di kami. Jika ada masalah yang menghambat usaha, kami minta laporan dari mereka," tutur Noneng.
Gubernur Jabar Ridwan Kamil pun menyatakan, pihaknya akan terus meningkatkan kemudahan birokrasi dan proaktif menjemput investasi. Terlebih, kata dia, Provinsi Jabar menjadi destinasi investasi nomor satu di Indonesia sepanjang 2019.
"Kami punya skenario untuk menggerakkan kembali ekonomi di Jawa Barat. Kami mencoba untuk melakukan yang terbaik untuk mengerakkan ekonomi," kata Gubernur yang akrab disapa Kang Emil ini.
"Kami yakin, melalui rencana ini, pertumbuhan ekonomi kami tidak akan ada di bawah nol persen. Kami yakin akan ada di antara 2 sampai 2,5 persen pada Desember 2020 nanti," ujar dia.
Namun, Kang Emil mengakui, menggaet investor yang ingin merelokasi investasi dari China tidak semudah membalikkan telapak tangan. Apalagi, Indonesia harus bersaing dengan negara-negara lain, seperti Vietnam dan Thailand yang menyiapkan berbagai daya tarik untuk menampung relokasi investasi dari China.
Oleh karena itu, Gubernur berharap, pemerintah memberi insentif yang bersifat tailor-made seperti pajak, cukai, maupun regulasi non-fiskal lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing industri.
"Hal ini menjadi aspek penting dalam meningkatkan daya saing industri untuk menggaet relokasi investasi dari China," tutur Kang Emil.
Diketahui, Presiden Jokowi sempat menyayangkan ketidakmampuan Indonesia menggaet 33 perusahaan asal Tiongkok yang merelokasi investasinya pada 2019 lalu.
Dia pun memerintahkan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memberikan pelayanan sebaik-baiknya bagi industri dari sejumlah negara yang akan masuk ke Indonesia.
"Saya tidak mau lagi ada potensi 119 perusahaan yang akan relokasi dari Tiongkok keluar lagi. Jangan sampai kita tidak mendapatkan perusahaan-perusahaan itu untuk mau masuk ke Indonesia," tegas Jokowi, Selasa (30/6/2020).
(awd)
Lihat Juga :
