DMI Jateng Dorong Peran Masjid sebagai Pusat Moderasi Beragama

SEMARANG - Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jateng mendorong peningkatan peran masjid dalam penguatan gagasan moderasi beragama. Hal ini menjadi sangat penting mengingat Indonesia telah memasuki tahun politik.

”Kita akan menjalin kerja sama dengan Kementerian Agama untuk menguatkan peran masjid sebagai pusat moderasi beragama ,” kata Ketua DMI Jateng, Ahmad Rofiq saat Rakerwil dan Halaqoh DMI Jateng yang mengusung tema Masjid Sebagai Pusat Moderasi Beragama di Hotel Gracia, Gajahmungkur, Kota Semarang, Jumat (24/2/2023).

DMI Jateng berencana membentuk tim pelatih yang akan disebar ke cabang DMI di daerah-daerah guna mensosialisasikan moderasi beragama. Para pelatih tersebut akan mendapat sesi Training of Trainers (TOT) sebelum turun ke daerah.

"Jadi, kan sudah ada instruktur nasionalnya, kemudian ada melatih trainernya nanti supaya bisa mendiseminasi sebenarnya seperti apa gambaran moderasi beragama itu," ujar Rofiq. "Dan nanti ketika sudah ada trainer-trainer yang punya kompetensi terukur. itu yang nanti akan kita turunkan ke daerah-daerah yang ada di kabupaten/kota."

Rofiq pun menegaskan, moderasi beragama menjadi sangat penting di tengah tingginya konflik yang disebabkan ajaran kebencian dan kepentingan kelompok. "Harus disadari juga bahwa sejak keran demokrasi dan kebebasan dibuka, banyak kasus akibat menganggap paham mereka sendiri yang benar," jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Rofiq juga menekankan bahwa dalam moderasi beragama untuk tidak menjadikan masjid sebagai senjata politik atas nama agama.

Direktur Program DMI Pusat, Munawar Fuad mengapresiasi langkah dan inisiatif pengurus wilayah DMI Jateng. Fuad menyebut, moderasi beragama adalah solusi dan penengah dari konflik yang timbul akibat adanya perbedaan dan kelompok kepentingan.

DMI Jawa Tengah, lanjut Fuad, pantas dijadikan panutan dalam upayanya mengatasi tantangan yang menghambat terwujudnya moderasi beragama. Fuad juga mengapresiasi komitmen Gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang berupaya menjadikan wilayahnya sebagai pelopor gerakan penguatan keberagamaan yang lebih moderat, toleran, dan lebih damai.

Dalam kesempatan lainnya, Ketua Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah KH Noor Achmad menekankan menjaga marwah masjid menjelang masuknya tahun politik. Dia mengimbau agar tidak terjadinya praktik politisasi masjid.

Achmad menuturkan, beberapa langkah dapat diambil untuk mencegah politisasi masjid. Salah satunya tidak mengundang tokoh politik untuk menyampaikan dakwah yang dikhawatirkan hanya untuk kelompok kepentingan.

"Masjid harus bebas dari politik. Masjid itu harus objektif. Masjid juga harus kuat membawa misi kemasjidan, misi keumatan, dan misi keagamaan," tegasnya.