Sony Subrata: Diskursus Mengenai IKN Penting, Tapi Harus dengan Fakta
loading...
Presiden Jokowi bersama pakar komunikasi dan pengamat kebijakan publik, Sony Subrata. Foto/Istimewa
A
A
A
PENAJAM PASER UTARA - Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang kerap mendapat kritikan, dinilai merupakan hal yang biasa. Pasalnya, setiap kebijakan selalu ada yang pro maupun kontra.
Pandangan tersebut disampaikan pakar komunikasi dan pengamat kebijakan publik, Sony Subrata. Menurutnya, tidak ada satu pemerintahan di negara mana pun yang tidak akan mendapat kritikan saat negara tersebut membuat program pemindahan ibu kota.
"Tidak ada program pemindahan Ibu Kota Negara di mana pun di dunia ini yang tidak mengalami kritik. Pasti akan ada kritik terkait program tersebut. Itu lumrah terjadi. Di mana ada program atau kebijakan besar yang dibuat, pasti akan ada kritik," kata Sony Subrata dalam keterangannya, Sabtu (11/02/2023).
Sony menyebutkan, pemindahan IKN ke Kalimantan seringkali digiring ke isu-isu politik menjelang Pemilu dan Pilpres 2024. Opini-opini negatif bermunculan, baik di media sosial maupun di media online atau media cetak nasional.
"Di Indonesia, menjelang pesta demokrasi di tahun 2024 nanti, wajar jika tahun ini IKN menjadi salah satu isu yang hangat diangkat, terutama dari sisi negatifnya. Opini-opini atau narasi-narasi negatif pasti akan banyak bermunculan," jelas Sony.
Lebih lanjut Sony menjelaskan, isu IKN ini akan menjadi sebuah isu politik, di mana narasi yang muncul akan menarik perhatian namun tidak berdasarkan fakta.
"Sebagai isu politik, biasanya narasinya menarik perhatian, tapi tidak berdasarkan fakta. Di negara demokrasi seperti Indonesia, diskursus mengenai IKN memang penting untuk diselenggarakan sebagai upaya checks and balances antara pengambil kebijakan dan masyarakat," ungkap Sony.
Walaupun muncul berbagai isu negatif, tidak menyurutkan minat sejumlah investor dari perusahaan di luar dan dalam negeri.
Sejumlah investor dari perusahaan-perusahaan di negara-negara Eropa seperti Belanda, Swiss, negara-negara Skandinavia, Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Jepang, Malaysia, Korea Selatan dan Tiongkok, tertarik untuk berinvestasi di IKN.
Sejumlah perusahaan konsultan global seperti PwC, KPMG, BCG, Kearney, EY, McKinsey, Deloitte, dan lainnya juga sudah menyatakan niatnya untuk mendukung upaya pemerintah Indonesia melalui Otorita Ibu Kota Nusantara.
Pandangan tersebut disampaikan pakar komunikasi dan pengamat kebijakan publik, Sony Subrata. Menurutnya, tidak ada satu pemerintahan di negara mana pun yang tidak akan mendapat kritikan saat negara tersebut membuat program pemindahan ibu kota.
"Tidak ada program pemindahan Ibu Kota Negara di mana pun di dunia ini yang tidak mengalami kritik. Pasti akan ada kritik terkait program tersebut. Itu lumrah terjadi. Di mana ada program atau kebijakan besar yang dibuat, pasti akan ada kritik," kata Sony Subrata dalam keterangannya, Sabtu (11/02/2023).
Sony menyebutkan, pemindahan IKN ke Kalimantan seringkali digiring ke isu-isu politik menjelang Pemilu dan Pilpres 2024. Opini-opini negatif bermunculan, baik di media sosial maupun di media online atau media cetak nasional.
"Di Indonesia, menjelang pesta demokrasi di tahun 2024 nanti, wajar jika tahun ini IKN menjadi salah satu isu yang hangat diangkat, terutama dari sisi negatifnya. Opini-opini atau narasi-narasi negatif pasti akan banyak bermunculan," jelas Sony.
Lebih lanjut Sony menjelaskan, isu IKN ini akan menjadi sebuah isu politik, di mana narasi yang muncul akan menarik perhatian namun tidak berdasarkan fakta.
"Sebagai isu politik, biasanya narasinya menarik perhatian, tapi tidak berdasarkan fakta. Di negara demokrasi seperti Indonesia, diskursus mengenai IKN memang penting untuk diselenggarakan sebagai upaya checks and balances antara pengambil kebijakan dan masyarakat," ungkap Sony.
Walaupun muncul berbagai isu negatif, tidak menyurutkan minat sejumlah investor dari perusahaan di luar dan dalam negeri.
Sejumlah investor dari perusahaan-perusahaan di negara-negara Eropa seperti Belanda, Swiss, negara-negara Skandinavia, Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Jepang, Malaysia, Korea Selatan dan Tiongkok, tertarik untuk berinvestasi di IKN.
Sejumlah perusahaan konsultan global seperti PwC, KPMG, BCG, Kearney, EY, McKinsey, Deloitte, dan lainnya juga sudah menyatakan niatnya untuk mendukung upaya pemerintah Indonesia melalui Otorita Ibu Kota Nusantara.
Explore More