Bergeser ke Basis Digital, Jabar Waspadai Ancaman Konflik Pemilu 2024

BANDUNG - Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 diprediksi mengalami pergeseran ke basis digital . Berbagai tantangan disrupsi harus dihadapi, termasuk isu pemilu serentak pada 2024 di Jawa Barat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar, Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, era zaman sekarang selalu ada tantangannya. Pada 2020 misalnya, Covid-19 memaksa semua orang beradaptasi dengan ruang teknologi.

"Tahun 2019 belum percaya bisa bekerja dari mana saja, bisa rapat online, ternyata di tahun 2020 itu semua terjadi," kata Setiawan, Jumat (10/2/2023).

Begitu juga dengan Pemilu Serentak 2024, lanjut Setiawan, sentuhan digital harus dimanfaatkan mulai dari masalah teknis persiapan pemilu. Upaya peningkatan partisipasi pemilu khususnya untuk generasi muda hingga transparansi pemilu bisa dilakukan berbasis digital.

Hal itu agar akseleratif dan cocok dengan kondisi demografi."Tata kelola pemilu yang akuntabel lagi-lagi digitalisasi salah satu yang bisa disampaikan di sana (ruang digital)" ujarnya.

Termasuk soal kampanye yang selama ini pun sudah dilakukan secara digital melalui berbagai platform media sosial (medsos)."Masalah kampanye melalui digital, (biasanya) saling menjatuhkan, tapi Jabar punya Saber Hoax, unit yang bekerja apabila ada hal yang tidak benar dan perlu diluruskan," jelasnya.

Di samping itu, terdapat sejumlah potensi ancaman konflik di tahun politik, khususnya pada 2024 di mana penyelenggaraan pemilu akan berlangsung serentak.

Potensi itu di antaranya konflik kerukunan agama, aksi kelompok-kelompok seperti mahasiswa, buruh, atau kelompok lainnya. Selain itu, potensi bentrok antar warga, antar kampung di desa.

"Hal-hal ini perlu diwaspadai khususnya di Jawa Barat dan sudah saatnya kita butuh digital leadership , bukan berarti kita harus ahli (teknologi), tapi kita punya wawasan," katanya.