Perda RT/RW di Kobar Harus Sesuai Eksisting Wilayah
Rabu, 08 Februari 2023 - 07:29 WIB
loading...
DPRD Kotawaringin Barat, Kalteng memberikan saran, agar Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kobar dapat disesuaikan dengan kondisi eksisting wilayah. iNews TV/Sigit
A
A
A
KOTAWARINGIN BARAT - DPRDKotawaringin Barat, Kalteng memberikan saran, agar Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kobar dapat disesuaikan dengan kondisi eksisting wilayah.
Hal tersebut disampaikan anggota DPRD Kobar Sri Lestari. Bahwa dirinya beserta Ketua DPRD Kobar dan sejumlah anggota, kemarin telah menghadiri kegiatan Konsultasi Publik Peninjauan Kembali Perda RTRW Kobar. Pada pokoknya, kegiatan tersebut adalah diskusi bersama meminta saran dan masukan terkait RTRW dari berbagai lembaga, yang ada di kabupaten Kotawaringin Barat.
"Kami dari lembaga DPRD menyarankan agar pola-pola ruang yang ada itu disesuaikan dengan kondisi eksisting di lapangan, supaya tidak berbenturan dengan kepentingan masyarakat, ketika nanti ingin mengelola lahan-lahan mereka," ujarnya.
Dia menjelaskan hal yang harus dilakukan penataan seperti kawasan pemukiman, kawasan industri, kawasan wisata, maupun kawasan penggunaan lainnya. Supaya masyarakat apabila melakukan usaha di kawasan tersebut, tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan.
"Jadi kami juga menyarankan supaya ada penetapan zona khusus, untuk wilayah pertambangan, perkebunan dan lain sebagainya. Sehingga masyarakat aman dari jeratan hukum," ungkapnya.
Hal tersebut disampaikan anggota DPRD Kobar Sri Lestari. Bahwa dirinya beserta Ketua DPRD Kobar dan sejumlah anggota, kemarin telah menghadiri kegiatan Konsultasi Publik Peninjauan Kembali Perda RTRW Kobar. Pada pokoknya, kegiatan tersebut adalah diskusi bersama meminta saran dan masukan terkait RTRW dari berbagai lembaga, yang ada di kabupaten Kotawaringin Barat.
"Kami dari lembaga DPRD menyarankan agar pola-pola ruang yang ada itu disesuaikan dengan kondisi eksisting di lapangan, supaya tidak berbenturan dengan kepentingan masyarakat, ketika nanti ingin mengelola lahan-lahan mereka," ujarnya.
Dia menjelaskan hal yang harus dilakukan penataan seperti kawasan pemukiman, kawasan industri, kawasan wisata, maupun kawasan penggunaan lainnya. Supaya masyarakat apabila melakukan usaha di kawasan tersebut, tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan.
"Jadi kami juga menyarankan supaya ada penetapan zona khusus, untuk wilayah pertambangan, perkebunan dan lain sebagainya. Sehingga masyarakat aman dari jeratan hukum," ungkapnya.
Lihat Juga :
