Ketika NU Kecewa, Tarik Diri lalu Jadi Partai Politik hingga Pecundangi Masyumi

Kongres telah mengantarkan Moh Natsir sebagai Ketua DPP dan sekaligus menjadikan orang-orangnya mendominasi partai.

Melalui peraturan barunya, Natsir menyempitkan peran Majelis Syuro (Dewan Penasihat) yang diketuai KH Wahab Chasbullah. Dewan Syuro dilarang mencampuri urusan politik dan hanya dibolehkan memberi fatwa terkait hukum Islam.

Sementara di Masyumi, satu-satunya lembaga kepemimpinan yang didominasi NU hanya Majelis Syuro. NU memandang anggaran dasar baru itu meletakkan politisi pada posisi lebih tinggi dari ulama.

“Perubahan peran ulama dan Majelis Syuro ini merupakan penyebab utama pertikaian antara NU dengan kelompok Natsir,” tulis Greg Fealy dalam Ijtihad Politik Ulama Sejarah NU 1952-1967.

Di dalam Kongres Masyumi ke-4 di Yogyakarta itu, serangan kaum modernis terhadap ulama tradisionalis juga diperlihatkan terang-terangan. Wali Kota Yogyakarta, Mr Saleh melontarkan ucapan yang memerahkan telinga warga NU.

Dikatakan politik merupakan dunia yang luas, dan bukan hanya menyangkut peristiwa seputar pondok dan pesantren. Ia juga mengatakan masalah politik terlalu luas untuk didiskusikan sambil menggenggam tasbih.

“Ucapan itu mengundang protes keras kaum tradisionalis, yang akhirnya menyebabkan utusan NU meninggalkan sidang,” kata Amak Fadholi dalam buku Partai NU.

NU semakin kecewa ketika usulan pengubahan struktur di Masyumi ditolak. Sebagai kekuatan terbesar di Masyumi, NU merasakan adanya pembagian kekuasaan yang tak seimbang.

Pasca Kongres Masyumi 1949 sejumlah aktivis NU mulai berkampanye untuk menarik diri dari Masyumi.

Secara diam-diam PBNU juga menyiapkan diri dengan membentuk Majelis Pertimbangan Politik (MPP) pada awal September 1951. MPP menyusun rencana bagi NU untuk menjadi partai politik.