Jika Korupsi di Tanah Papua Gagal Diberantas, Tokoh Pemuda Sarmi: Nasib Kami Begini-begini Saja
Senin, 28 November 2022 - 09:19 WIB
Benyamin Tiris, Ketua Umum Ikatan Kerukunan Keluarga Besar Philoktov (IKKBP) di Abepura. (Ist)
ABEPURA - Kaum muda Papua di Kabupaten Sarmi menaruh harapan penuh kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya membersihkan tanah Papua dari perilaku korupsi para pejabat daerah. Karena kalau KPK gagal mengatasi perilaku korup di daerahnya, merekalah yang paling terdampak.
Hal itu diungkapkan Benyamin Tiris, Ketua Umum Ikatan Kerukunan Keluarga Besar Philoktov (IKKBP) di Abepura. Pemuda asal Kabupaten Sarmi ini meminta Pemerintah Pusat melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lebih bersungguh-sungguh menangani kasus-kasus korupsi di Papua. Khususnya mengusut hingga tuntas dugaan korupsi yang dituduhkan kepada Gubernur Papua Lukas Enembe.
“Harapan kami orang Papua, kalau Bapak Lukas Enembe tidak bersalah, Bapak proaktif kepada negara. Tidak perlu kita saling lempar bola, saling menyalahkan. Penanganan terhadap Bapak Lukas juga, jangan libatkan politik-politik tertentu, nanti kami masyarakat kecil di bawah yang dapat efeknya,” pinta Benyamin.
Benyamin mengungkapkan, besarnya dana yang dikucurkan oleh Pemerintah Pusat ke Papua pada era Otonomi Khusus Jilid Satu, belum memberikan dampak positif bagi masyarakat Papua, khususnya bagi masyarakat kecil.
Kendalanya menurut Benyamin terletak pada transparansi pengelolaan dana Otsus. Ini akibat lemahnya pengawasan terhadap pengelolaan anggaran. Pengawasan yang lemah, lanjutnya, menyebabkan para pejabat daerah leluasa melakukan penyelewengan.
“Kalau (pengelolaan anggaran) tidak transparan, sampai kapan pun Papua akan tetap begini-begini saja," tegas Benyamin.
Karena itu, Benyamin menyarankan agar di era Otonomi Khusus (Otsus) Jilid Dua, Pemerintah Pusat atau KPK juga mau melibatkan komponen-komponen masyarakat yang ada di daerah untuk ikut melakukan pengawasan. Komponen masyarakat yang dimaksudkan Benyamin adalah para pemuka masyarakat dari unsur adat, gereja, dan organisasi kepemudaan yang ada di wilayah Papua.
“Saya minta pada Otsus Jilid Dua, benar-benar dikontrol dan melibatkan unsur-unsur dalam masyarakat Papua untuk ikut mengawasi, supaya pengelolaan dana Otsusnya bisa lebih transparan. Kesejahteraan rakyat jelata lebih terasa, itu harapan kami,” kata Benyamin.
Baca: 2 Warga Merangin Serahkan Senjata Api Rakitan Jenis Kecepek dan Revolver ke Polisi.
Unsur-unsur yang perlu dilibatkan, sebut Benyamin, silahkan Pemerintah Pusat yang menentukan dan mengatur. Bisa saja tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda dan sebagainya. Yang utama menurutnya, masing-masing komponen yang dilibatkan tidak bersikap egois atau lebih mengutamakan kepentingan kelompoknya.
“Buang kita punya egois. Jangan kita saling menjatuhkan. Kita sama-sama jalin kerja sama untuk kepentingan masyarakat, rakyat jelata yang menjadi sasaran penerima manfaat dari dana Otsus ini,” pinta Benyamin.
Hal itu diungkapkan Benyamin Tiris, Ketua Umum Ikatan Kerukunan Keluarga Besar Philoktov (IKKBP) di Abepura. Pemuda asal Kabupaten Sarmi ini meminta Pemerintah Pusat melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lebih bersungguh-sungguh menangani kasus-kasus korupsi di Papua. Khususnya mengusut hingga tuntas dugaan korupsi yang dituduhkan kepada Gubernur Papua Lukas Enembe.
“Harapan kami orang Papua, kalau Bapak Lukas Enembe tidak bersalah, Bapak proaktif kepada negara. Tidak perlu kita saling lempar bola, saling menyalahkan. Penanganan terhadap Bapak Lukas juga, jangan libatkan politik-politik tertentu, nanti kami masyarakat kecil di bawah yang dapat efeknya,” pinta Benyamin.
Benyamin mengungkapkan, besarnya dana yang dikucurkan oleh Pemerintah Pusat ke Papua pada era Otonomi Khusus Jilid Satu, belum memberikan dampak positif bagi masyarakat Papua, khususnya bagi masyarakat kecil.
Kendalanya menurut Benyamin terletak pada transparansi pengelolaan dana Otsus. Ini akibat lemahnya pengawasan terhadap pengelolaan anggaran. Pengawasan yang lemah, lanjutnya, menyebabkan para pejabat daerah leluasa melakukan penyelewengan.
“Kalau (pengelolaan anggaran) tidak transparan, sampai kapan pun Papua akan tetap begini-begini saja," tegas Benyamin.
Karena itu, Benyamin menyarankan agar di era Otonomi Khusus (Otsus) Jilid Dua, Pemerintah Pusat atau KPK juga mau melibatkan komponen-komponen masyarakat yang ada di daerah untuk ikut melakukan pengawasan. Komponen masyarakat yang dimaksudkan Benyamin adalah para pemuka masyarakat dari unsur adat, gereja, dan organisasi kepemudaan yang ada di wilayah Papua.
“Saya minta pada Otsus Jilid Dua, benar-benar dikontrol dan melibatkan unsur-unsur dalam masyarakat Papua untuk ikut mengawasi, supaya pengelolaan dana Otsusnya bisa lebih transparan. Kesejahteraan rakyat jelata lebih terasa, itu harapan kami,” kata Benyamin.
Baca: 2 Warga Merangin Serahkan Senjata Api Rakitan Jenis Kecepek dan Revolver ke Polisi.
Unsur-unsur yang perlu dilibatkan, sebut Benyamin, silahkan Pemerintah Pusat yang menentukan dan mengatur. Bisa saja tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda dan sebagainya. Yang utama menurutnya, masing-masing komponen yang dilibatkan tidak bersikap egois atau lebih mengutamakan kepentingan kelompoknya.
“Buang kita punya egois. Jangan kita saling menjatuhkan. Kita sama-sama jalin kerja sama untuk kepentingan masyarakat, rakyat jelata yang menjadi sasaran penerima manfaat dari dana Otsus ini,” pinta Benyamin.
(nag)
tulis komentar anda