Richard Ohee: Perlu Strategi Khusus untuk Tangani Kasus Korupsi di Papua

Richard Ohee juga memberikan strategi khusus terkait penanganan korupsi di Papua. Richard Ohee meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membuka kantor di Papua serta menggandeng para tokoh adat. Pelibatan para tokoh adat sebagai jaringan kerja KPK di tanah Papua, menurut Richard Ohee, lantaran para tokoh adat ini kenal secara baik setiap warga yang tinggal di wilayah adatnya.

Richard memberi contoh, sebagai Ondofolo di wilayah adat Waena, hampir semua warga Waena dirinya kenal asal-usulnya, pekerjaannya dan bahkan kehidupan sosialnya. Dalam perangkat Ondofolo, Richard dibantu lima orang Kepala Suku yang juga mengenal semua warga yang tinggal di wilayah para kepala suku tersebut.

“Pemerintah sudah kasih Papua uang yang banyak melalui Otsus. Untuk memudahkan KPK melacak penggunaan uang Otsus, harus ada kantor cabang KPK di sini (Papua), terus jaringan KPK yang di sini itu jaringannya ke Ondoafi. Jadi, kantor KPK jaringannya orang adat semua. Jadi, KPK tunggu saja di kantor, informasi akan tiba di kantor. Kantor harus ada, mau berantas korupsi (di Papua) tapi KPK kantornya jauh-jauh di sana (Jakarta) buat apa, harus ada cabangnya di sini,” kata Richard Ohee.

Begitupun cara menangani kasus korupsi yang menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe, Richard Ohee juga meminta lembaga antirasuah itu untuk terlebih dahulu menangkap dan menahan orang-orang terdekat Lukas yang terindikasi menyimpan uang orang nomor satu di Papua itu.

“Beliau (Lukas) biar tenang saja, kita tunggu kesehatannya (membaik) tapi orang-orang sekitar dia harus dibersihkan satu per satu. Orang pencuri itu lebih pintar dari KPK. Kalau (uang) ditaruh di Sekda gampang orang tahu,”kata Richard Ohee.