Gubernur Jatim Minta Bupati dan Wali Kota Tingkatkan Kewaspadaan Hadapi Cuaca Ekstrem
Kamis, 03 November 2022 - 07:57 WIB
Gubernur Khofifah meminta bupati dan wali kota meningkatkan kewaspadaan hadapi cuaca ekstrem.
SURABAYA - Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa meminta Bupati/Walikota bersama jajaran Forkopimda se-Jatim meningkatkan kewaspadaan dan mitigasi bencana di tengah dampak cuaca ekstrem dan potensi bencana hidrometeorologi.
Hal itu disampaikan Khofifah saat menghadiri Pelatihan Kepemimpinan dalam Penanggulangan Bencana Provinsi Jatim di BPSDM Jatim Jalan Balongsari Tama Surabaya, Rabu (2/11/2022). Menurut Khofifah, membangun kewaspadaan dan melakukan mitigasi bencana menjadi penting guna meminimalisir resiko dampak bencana.
“Dalam rakor kali ini kami mencari solusi komperehensif utamanya terkait penanganan bencana di saat cuaca ekstrim yang diikuti hydrometeorologi. Yang mana kondisi ini sangat memungkinkan terjadinya banjir bandang, longsor, tanah bergerak serta angin puting beliung,” kata Khofifah.
Baca juga: Penampakan Ratusan Orang Mencari Korban Tertimbun Longsor di Malang
Orang nomor satu di Jatim itu mengatakan, paradigma penanggulangan bencana dengan mengedepankan langkah preventif menjadi penting. Sebab hal ini menjadi bagian dari langkah-langkah mitigasi bencana.
“Kesiapsiagaan, pencegahan dan membuka ruang yang lebih luas terhadap kegiatan-kegiatan pengurangan resiko bencana harus kita terapkan. Untuk itu, pemantauan kondisi alam dan aktivitas terhadap potensi bencana pada daerah-daerah yang memiliki risiko tinggi perlu dilakukan secara terus-menerus dengan melibatkan semua pihak,” katanya.
Ke depan, kata Khofifah, tantangan terhadap pelaksanaan tugas upaya penangulangan bencana akan semakin berat jika tidak dilakukan mitigasi komprehensif. Untuk itu, berkaitan dengan peningkatan kewaspadaan dan mitigasi guna meminimalisir resiko bencana, Pemda harus aktif mengupdate informasi potensi dan resiko bencana di wilayahnya.
Baik dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), sampai dengan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) untuk mitigasi bencana geologi atau kegunungapian.
“Kebijakan dan pengambilan keputusan yang tepat yang diambil oleh pemerintah daerah akan memberikan percepatan perlindungan masyarakat terhadap dampak bencana. Oleh sebab itu penanggulangan bencana ini harus dilakukan dengan cepat, tepat dan bermanfaat bagi masyarakat,” lanjutnya.
Khofifah juga meminta bupati maupun walikota bersama forkopimda untuk turun langsung bersama camat dan forkopimcam serta kepala desa/lurah dalam memantau upaya antisipatif dan mitigatif di wilayahnya masing- masing. Seperti mengecek volume air sungai, cek sedimentasi, dan aktif melakukan pengerukan. Termasuk mengecek kondisi pintu air.
“Termasuk bagaimana mengkondisikan kultur masyarakat. Karena sering karena kultur, masyarakat enggan untuk menjaga lingkungan. Bagaimana mengajak masyarakat mau menjaga sungai dengan tidak membuang sampah itu bukan yang bisa disepelekan,” imbuhnya
Hal itu disampaikan Khofifah saat menghadiri Pelatihan Kepemimpinan dalam Penanggulangan Bencana Provinsi Jatim di BPSDM Jatim Jalan Balongsari Tama Surabaya, Rabu (2/11/2022). Menurut Khofifah, membangun kewaspadaan dan melakukan mitigasi bencana menjadi penting guna meminimalisir resiko dampak bencana.
“Dalam rakor kali ini kami mencari solusi komperehensif utamanya terkait penanganan bencana di saat cuaca ekstrim yang diikuti hydrometeorologi. Yang mana kondisi ini sangat memungkinkan terjadinya banjir bandang, longsor, tanah bergerak serta angin puting beliung,” kata Khofifah.
Baca juga: Penampakan Ratusan Orang Mencari Korban Tertimbun Longsor di Malang
Orang nomor satu di Jatim itu mengatakan, paradigma penanggulangan bencana dengan mengedepankan langkah preventif menjadi penting. Sebab hal ini menjadi bagian dari langkah-langkah mitigasi bencana.
“Kesiapsiagaan, pencegahan dan membuka ruang yang lebih luas terhadap kegiatan-kegiatan pengurangan resiko bencana harus kita terapkan. Untuk itu, pemantauan kondisi alam dan aktivitas terhadap potensi bencana pada daerah-daerah yang memiliki risiko tinggi perlu dilakukan secara terus-menerus dengan melibatkan semua pihak,” katanya.
Ke depan, kata Khofifah, tantangan terhadap pelaksanaan tugas upaya penangulangan bencana akan semakin berat jika tidak dilakukan mitigasi komprehensif. Untuk itu, berkaitan dengan peningkatan kewaspadaan dan mitigasi guna meminimalisir resiko bencana, Pemda harus aktif mengupdate informasi potensi dan resiko bencana di wilayahnya.
Baik dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), sampai dengan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) untuk mitigasi bencana geologi atau kegunungapian.
“Kebijakan dan pengambilan keputusan yang tepat yang diambil oleh pemerintah daerah akan memberikan percepatan perlindungan masyarakat terhadap dampak bencana. Oleh sebab itu penanggulangan bencana ini harus dilakukan dengan cepat, tepat dan bermanfaat bagi masyarakat,” lanjutnya.
Khofifah juga meminta bupati maupun walikota bersama forkopimda untuk turun langsung bersama camat dan forkopimcam serta kepala desa/lurah dalam memantau upaya antisipatif dan mitigatif di wilayahnya masing- masing. Seperti mengecek volume air sungai, cek sedimentasi, dan aktif melakukan pengerukan. Termasuk mengecek kondisi pintu air.
“Termasuk bagaimana mengkondisikan kultur masyarakat. Karena sering karena kultur, masyarakat enggan untuk menjaga lingkungan. Bagaimana mengajak masyarakat mau menjaga sungai dengan tidak membuang sampah itu bukan yang bisa disepelekan,” imbuhnya
(msd)
tulis komentar anda