Soal Antrean Penumpang KRL, Pengamat: Jika Tak Ada Perubahan Akan Jadi Beban
Selasa, 07 Juli 2020 - 06:37 WIB
Sebelumnya, Wali Kota Bogor meninjau aktivitas di Stasiun Bogor, Senin 6 Juli 2020. Tampak terjadi penumpukan penumpang commuterline, bahkan penumpang menghabiskan waktu 1,5 - 2 jam antrean untuk bisa menaiki KRL. Bima Arya pun segera menyampaikan kondisi tersebut dengan sejumlah solusi kepada Menteri Perhubungan Budi karya Sumadi dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
"Pagi ini warga Bogor harus mengantri selama 1,5-2 jam untuk bisa masuk ke gerbong kereta. Bus gratis yang kita (DKI, Pemkot Bogor, BPTJ) siapkan sudah maksimal dan memang tidak bisa jadi solusi permanen," ungkap Bima Arya. (Baca juga: Begini Suasana Antrean Penumpang Commuter Line di Stasiun Bogor )
Ia menambahkan, penumpukan penumpang terjadi karena jumlah penumpang KRL pada hari ini sudah mendekati angka normal lantaran banyak sektor yang sudah beroperasi. “Sementara kapasitas gerbong tetap dibatasi hanya 35 persen. Sistem pembagian jam kerja (shift) juga tidak berjalan,” terangnya.
"Masuk ke kantornya mungkin sesuai dengan shift, tapi berangkatnya ini yang tidak bisa dikontrol. Mungkin yang mesti diubah jarak shift-nya kurang jauh atau harus ada low empowerment lain. Ini tidak bisa begini, kita juga kewalahan, KCI juga kewalahan," tambahnya.
Untuk itu, lanjut Bima, Pemkot Bogor meminta agar sistem pembagian kerja di evaluasi total implementasinya. “Idealnya waktu kerja lebih berjarak dan dipastikan berjalan di perkantoran DKI. Opsi kedua adalah menambah kapasitas gerbong kereta dengan protokol kesehatan yang lebih ketat,” kata Bima.
"Pagi ini warga Bogor harus mengantri selama 1,5-2 jam untuk bisa masuk ke gerbong kereta. Bus gratis yang kita (DKI, Pemkot Bogor, BPTJ) siapkan sudah maksimal dan memang tidak bisa jadi solusi permanen," ungkap Bima Arya. (Baca juga: Begini Suasana Antrean Penumpang Commuter Line di Stasiun Bogor )
Ia menambahkan, penumpukan penumpang terjadi karena jumlah penumpang KRL pada hari ini sudah mendekati angka normal lantaran banyak sektor yang sudah beroperasi. “Sementara kapasitas gerbong tetap dibatasi hanya 35 persen. Sistem pembagian jam kerja (shift) juga tidak berjalan,” terangnya.
"Masuk ke kantornya mungkin sesuai dengan shift, tapi berangkatnya ini yang tidak bisa dikontrol. Mungkin yang mesti diubah jarak shift-nya kurang jauh atau harus ada low empowerment lain. Ini tidak bisa begini, kita juga kewalahan, KCI juga kewalahan," tambahnya.
Untuk itu, lanjut Bima, Pemkot Bogor meminta agar sistem pembagian kerja di evaluasi total implementasinya. “Idealnya waktu kerja lebih berjarak dan dipastikan berjalan di perkantoran DKI. Opsi kedua adalah menambah kapasitas gerbong kereta dengan protokol kesehatan yang lebih ketat,” kata Bima.
Lihat Juga :