Polri Harus Terus Sosialisasikan Protokol Kesehatan COVID-19

BANDUNG BARAT - Polri berkewajiban terus memberikan informasi pencegahan penyebaran COVID-19 secara lengkap, cepat, dan tepat kepada masyarakat.

Sebab sesuai perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi), Polri dan TNI diharapkan bisa berjalan bersama dalam mempercepat penanganan pandemi ini serta memberikan perlindungan ke masyarakat dari bahaya COVID-19. (BACA JUGA: Bupati dan Petinggi Sespim Polri Bahas Komitmen Memutus Mata Rantai COVID-19 )

"Pimpinan Polri tidak henti-hentinya memberikan arahan mulai dari tingkat mabes hingga polsek agar melaksanakan imbauan protokol kesehatan kepada masyarakat agar tercipta kamtibmas," kata Dirbintibmas Korbinmas Baharkam Polri Brigjen Pol Tajudin mewakili Kakorbinmas Baharkam Polri Irjen Pol Risyapudin Nursin dalam rilis yang diterima SINDOnews, Rabu (1/7/2020). (BACA JUGA: Peringatan Hari Bhayangkara, Gubernur Jawa Barat Sampaikan Ini )



Dia menyebutkan, hal tersebut juga disampaikan dalam Webinar Sespimma Polri angkatan 63 bertema Manajerial Kepemimpinan Tingkat Pertama di Era 4.0 guna Antisipasi Gangguan Kamtibmas Dampak Covid-19 Dalam Rangka Pembangunan Daerah di Sespimma Polri, Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Selasa (30/6/2020).

"Ini juga sekaligus maklumat Kapolri kepada seluruh anggota agar pimpinan di wilayah mampu menjabarkan kondisi kamtibmas di saat pandemi dengan mengedepankan kearifan lokal," sambungnya dalam webinar tersebut. (BACA JUGA: Polda Jabar Sebar Belasan Ribu Personel Kawal New Normal di Mal dan Objek Wisata )

Wakil Ketua Umum PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Adib Khumaidi menyampaikan, pandemi COVID-19 sedikitnya telah menewaskan 989 tenaga kesehatan di seluruh dunia, atau tingkat kematian 0,37% dari total kasus.

Sedangkan di Indonesia, sebanyak 55 orang tenaga kesehatan meninggal akibat terpapar COVID-19 atau mencapai 6,5%. "Itu menunjukkan jika di setiap 100 kematian ada sekitar 6-7 tenaga kesehatan yang meninggal dunia," sebutnya.

Menurutnya, pandemi COVID-19 merupakan bencana terbesar dalam sejarah umat manusia karena daya sebar virus ini sangat cepat. Masyarakat diimbau bisa melakukan pencegahan penularan karena sampai saat ini belum ditemukan obat atau vaksinnya.

"Ini adalah wabah global dan bisa disebut salah satu bencana besar dalam peradaban. Virus ini telah menyebabkan berbagai masalah seperti adanya krisis kesehatan, ekonomi, politik, dan sosial," kata dia.

Gubernur Jabar, Ridwan Kamil yang juga menjadi narasumber dalam webinar ini mengatakan, Pemprov Jabar sudah berhasil menekan penyebaran COVID-19.

Pada awal-awal pandemi, Jabar masih menduduki peringkat kedua provinsi dengan kasus COVID-19 terbanyak di Indonesia setelah DKI Jakarta. Pihaknya juga mengapresiasi kerja keras Polri dan TNI, khususnya Polda Jabar dalam penanganan COVID-19.

"Sebelum PSBB Jabar, tingkat pertumbuhan infeksinya tinggi. Tadinya kami diurutan dua dalam urusan kasus di Indonesia, sekarang kelima," ujarnya.