Dewan Desak Bupati Evaluasi Kinerja Kepala Bappelitbangda Wajo
Senin, 22 Agustus 2022 - 15:21 WIB
"Di DLH kan ada program Wajo Mapaccing, sedangkan di BPBD seperti kita ketahui bersama Wajo setiap tahunnya dilanda banjir, kok anggarannya yang didapat seperti itu. Bagaimana bisa program dapat berjalan maksimal. Apalagi pagu yang didapat itu termasuk belanja pegawai, kan semakin minim anggaran yang bisa dikelolah," terang legislator Partai Gerindra itu.
Senada, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Wajo, Firmansyah Perkesi mengatakan, pembagian anggaran seharuskan berlandaskan tupoksi masing-masing OPD.
Baca juga:20 Proyek Fisik di Disdikbud Wajo Jadi Temuan BPK, Polisi Siap Turun Tangan
Peran TAPD menentukan pagu di setiap OPD jelas sangat dibutuhkan sehingga dapat menilai rasionalitas distribusi anggaran berdadarkan prioritas agar manajemen pemerintahan dapat berjalan dengan baik.
"Seharusnya OPD bertahan ke TAPD agar anggarannya diprioritaskan dengan pertimbangan yang realistis, yang penting rujukannya adalah RPJM dan RKPD," tutup Ketua DPC Partai Gerindra Wajo.
Senada, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Wajo, Firmansyah Perkesi mengatakan, pembagian anggaran seharuskan berlandaskan tupoksi masing-masing OPD.
Baca juga:20 Proyek Fisik di Disdikbud Wajo Jadi Temuan BPK, Polisi Siap Turun Tangan
Peran TAPD menentukan pagu di setiap OPD jelas sangat dibutuhkan sehingga dapat menilai rasionalitas distribusi anggaran berdadarkan prioritas agar manajemen pemerintahan dapat berjalan dengan baik.
"Seharusnya OPD bertahan ke TAPD agar anggarannya diprioritaskan dengan pertimbangan yang realistis, yang penting rujukannya adalah RPJM dan RKPD," tutup Ketua DPC Partai Gerindra Wajo.
(luq)
Lihat Juga :