Dewan Desak Bupati Evaluasi Kinerja Kepala Bappelitbangda Wajo
Senin, 22 Agustus 2022 - 15:21 WIB
loading...
Gedung DPRD Wajo. Foto: Istimewa
A
A
A
WAJO - Anggota DPRD Kabupaten Wajo mendesak Bupati Wajo untuk melakukan evaluasi atas kinerja Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Wajo, Andi Pallawarukka.
Desakan itu disuarakan oleh anggota DPRD Kabupaten Wajo, Mustafa. Hal itu tidak lepas atas dugaan monopoli anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wajo.
Baca juga:Dewan Soroti Terkait Dugaan Monopoli Anggaran Bappelitbangda Wajo
Menurutnya, tindakan monopoli anggaran yang diduga dilakukan Kepala Bappelitbangda akan memperlambat capaian program kerja dari Bupati dan Wakil Bupati.
Bahkan jika hal tersebut dibiarkan terus terjadi, maka kinerja seluruh OPD, tidak akan maksimal. Sehingga, program kerja yang telah dicanangkan oleh pemerintah tidak bakal tercapai dan akhirnya merugikan masyarakat Kabupaten Wajo.
"Harus ada evaluasi yang dilakukan Bupati atas perilaku bawahannya. Ini akan memperlambat capaian program kerja pemerintah jika dibiarkan. Dan akhirnya masyarakat juga yang akan merasakan dampak dari lambatnya pembangunan di Kabupaten Wajo," ujarnya kepada SINDOnews, Senin (22/8/2022).
Sebagai perbandingan, pagu anggaran belanja perangkat daerah tahun 2022 yang didapatkan Bappelitbangda berjumlah Rp8.238.460.163. Sedangkan ada beberapa OPD teknis yang seharusnya mendapatkan postur anggaran lebih untuk mendukung program Bupati dan Wakil Bupati Wajo justru mendapatkan anggaran yang minim.
Baca juga:Porsi Anggaran Bappelitbangda Wajo Disorot, Disebut Lebih dari OPD Lainnya
Seperti di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Wajo, di mana pagu anggaran yang didapatkan hanya sebesar Rp5.572.801.571. Sedangkan pada OPD teknis lainnya seperti di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Wajo hanya diberi pagu anggaran sebesar Rp2.991.302.824.
"Di DLH kan ada program Wajo Mapaccing, sedangkan di BPBD seperti kita ketahui bersama Wajo setiap tahunnya dilanda banjir, kok anggarannya yang didapat seperti itu. Bagaimana bisa program dapat berjalan maksimal. Apalagi pagu yang didapat itu termasuk belanja pegawai, kan semakin minim anggaran yang bisa dikelolah," terang legislator Partai Gerindra itu.
Senada, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Wajo, Firmansyah Perkesi mengatakan, pembagian anggaran seharuskan berlandaskan tupoksi masing-masing OPD.
Baca juga:20 Proyek Fisik di Disdikbud Wajo Jadi Temuan BPK, Polisi Siap Turun Tangan
Peran TAPD menentukan pagu di setiap OPD jelas sangat dibutuhkan sehingga dapat menilai rasionalitas distribusi anggaran berdadarkan prioritas agar manajemen pemerintahan dapat berjalan dengan baik.
"Seharusnya OPD bertahan ke TAPD agar anggarannya diprioritaskan dengan pertimbangan yang realistis, yang penting rujukannya adalah RPJM dan RKPD," tutup Ketua DPC Partai Gerindra Wajo.
Desakan itu disuarakan oleh anggota DPRD Kabupaten Wajo, Mustafa. Hal itu tidak lepas atas dugaan monopoli anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wajo.
Baca juga:Dewan Soroti Terkait Dugaan Monopoli Anggaran Bappelitbangda Wajo
Menurutnya, tindakan monopoli anggaran yang diduga dilakukan Kepala Bappelitbangda akan memperlambat capaian program kerja dari Bupati dan Wakil Bupati.
Bahkan jika hal tersebut dibiarkan terus terjadi, maka kinerja seluruh OPD, tidak akan maksimal. Sehingga, program kerja yang telah dicanangkan oleh pemerintah tidak bakal tercapai dan akhirnya merugikan masyarakat Kabupaten Wajo.
"Harus ada evaluasi yang dilakukan Bupati atas perilaku bawahannya. Ini akan memperlambat capaian program kerja pemerintah jika dibiarkan. Dan akhirnya masyarakat juga yang akan merasakan dampak dari lambatnya pembangunan di Kabupaten Wajo," ujarnya kepada SINDOnews, Senin (22/8/2022).
Sebagai perbandingan, pagu anggaran belanja perangkat daerah tahun 2022 yang didapatkan Bappelitbangda berjumlah Rp8.238.460.163. Sedangkan ada beberapa OPD teknis yang seharusnya mendapatkan postur anggaran lebih untuk mendukung program Bupati dan Wakil Bupati Wajo justru mendapatkan anggaran yang minim.
Baca juga:Porsi Anggaran Bappelitbangda Wajo Disorot, Disebut Lebih dari OPD Lainnya
Seperti di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Wajo, di mana pagu anggaran yang didapatkan hanya sebesar Rp5.572.801.571. Sedangkan pada OPD teknis lainnya seperti di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Wajo hanya diberi pagu anggaran sebesar Rp2.991.302.824.
"Di DLH kan ada program Wajo Mapaccing, sedangkan di BPBD seperti kita ketahui bersama Wajo setiap tahunnya dilanda banjir, kok anggarannya yang didapat seperti itu. Bagaimana bisa program dapat berjalan maksimal. Apalagi pagu yang didapat itu termasuk belanja pegawai, kan semakin minim anggaran yang bisa dikelolah," terang legislator Partai Gerindra itu.
Senada, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Wajo, Firmansyah Perkesi mengatakan, pembagian anggaran seharuskan berlandaskan tupoksi masing-masing OPD.
Baca juga:20 Proyek Fisik di Disdikbud Wajo Jadi Temuan BPK, Polisi Siap Turun Tangan
Peran TAPD menentukan pagu di setiap OPD jelas sangat dibutuhkan sehingga dapat menilai rasionalitas distribusi anggaran berdadarkan prioritas agar manajemen pemerintahan dapat berjalan dengan baik.
"Seharusnya OPD bertahan ke TAPD agar anggarannya diprioritaskan dengan pertimbangan yang realistis, yang penting rujukannya adalah RPJM dan RKPD," tutup Ketua DPC Partai Gerindra Wajo.
(luq)
Lihat Juga :
