Duh! Fasum Pemkot Makassar Terdampak Lahan Kereta Api

"Lahan di PIP itu kan sudah punya pemerintah kota. Harusnya kami dipanggil juga untuk bicara. Masa kami punya tanah tapi tidak dipanggil bicara, malah langsung diblok-blok. Ini kan akan jadi komersil. Harus jelas apakah itu penyertaan aset atau apa. Ini masalah negara, ada aturan hukumnya," urai Danny.

Selain itu, dirinya juga menyesalkan rencana pembangunan stasiun di Kawasan Lantebung, Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea. Kata dia, tak ada alasan yang jelas mengapa stasiun kereta api ditempatkan di sana.

"Kenapa ditetapkan stasiun di sana. Apa alasannya? Tidak ada alasannya. Stasiunnya ditetapkan di Lantebung, bagaimana kira-kira kalau begitu? Ke terminal saja dengan besarnya jalan itu tidak ada yang mau ke terminal apalagi mau ke Lantebung," bebernya.

Namun, Danny memastikan sudah ada solusi yang bakal dipertimbangkan. Yakni usulannya untuk menjadikan rel kereta api menggunakan sistem elevated atau melayang. "Solusinya sudah, sama-sama kita naik, pakai elevated. Rencananya sudah menuju ke sana," pungkasnya.

Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Sulsel, Iqbal Suhaeb, berujar bukan hanya pemerintah kota, namun empat pemilik lahan lainnya turut menyampaikan keberatan. Mereka tak terima lahannya langsung dipatok tanpa komunikasi dari Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulawesi Selatan.

"Mereka keberatan sama BPKA. Selama ini tidak ada komunikasi, tidak ada koordinasi. Padahal lahannya sudah dipatok," ungkapnya.

Khusus untuk fasum Pemkot, lanjut Iqbal, menurutnya hal itu disebabkan adanya miskomunikasi. Berdasarkan penyampaian Wali Kota Makassar, lahan itu sudah menjadi milik Pemkot usai mereka menyepakati Ruislag atau tukar barang dengan pihak PIP.