Duh! Fasum Pemkot Makassar Terdampak Lahan Kereta Api
Selasa, 21 Juni 2022 - 16:35 WIB
Sejumlah fasum milik Pemkot di Kampus 2 Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) juga terdampak proyek Kereta Api Trans Sulawesi rute Makassar-Parepare. Foto/Ilustrasi/Dok SINDOnews
MAKASSAR - Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto, mengungkapkan kegeramannya lantaran tak dilibatkan dalam koordinasi terkait lahan yang terdampak pembangunan rel kereta api Makassar-Parepare. Terlebih, setelah tahu fasum milik Pemkot Makassar ikut terdampak proyek strategis nasional itu.
Hal itu diungkapkan Danny-sapaan akrabnya, usai mengikuti rapat tim kajian keberatan atas lokasi rencana pembangunan jalur kereta api Makassar-Parepare segmen E di Kantor Gubernur Sulsel, Selasa (21/6/2022).
Kata dia, sebelumnya hanya ada empat lahan yang tersandung pembebasan lahan. Namun belakangan, jumlah itu bertambah menjadi lima lantaran fasilitas umum (fasum) milik Pemkot di Kampus 2 Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) juga terdampak.
"Tadinya ada empat yang tersandung pembebasan lahan, sekarang jadi lima. Karena sebelumnya Pemkot dianggap tidak keberatan atas fasum yang terdampak, tapi saya bilang kalau saya keberatan," tegas Danny.
Dia menyayangkan pihaknya tak dilibatkan dalam pembicaraan tentang lahan itu. Padahal menurutnya, hal itu menyangkut aset daerah sehingga perlu dibicarakan lebih lanjut.
"Lahan di PIP itu kan sudah punya pemerintah kota. Harusnya kami dipanggil juga untuk bicara. Masa kami punya tanah tapi tidak dipanggil bicara, malah langsung diblok-blok. Ini kan akan jadi komersil. Harus jelas apakah itu penyertaan aset atau apa. Ini masalah negara, ada aturan hukumnya," urai Danny.
Selain itu, dirinya juga menyesalkan rencana pembangunan stasiun di Kawasan Lantebung, Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea. Kata dia, tak ada alasan yang jelas mengapa stasiun kereta api ditempatkan di sana.
"Kenapa ditetapkan stasiun di sana. Apa alasannya? Tidak ada alasannya. Stasiunnya ditetapkan di Lantebung, bagaimana kira-kira kalau begitu? Ke terminal saja dengan besarnya jalan itu tidak ada yang mau ke terminal apalagi mau ke Lantebung," bebernya.
Hal itu diungkapkan Danny-sapaan akrabnya, usai mengikuti rapat tim kajian keberatan atas lokasi rencana pembangunan jalur kereta api Makassar-Parepare segmen E di Kantor Gubernur Sulsel, Selasa (21/6/2022).
Kata dia, sebelumnya hanya ada empat lahan yang tersandung pembebasan lahan. Namun belakangan, jumlah itu bertambah menjadi lima lantaran fasilitas umum (fasum) milik Pemkot di Kampus 2 Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) juga terdampak.
"Tadinya ada empat yang tersandung pembebasan lahan, sekarang jadi lima. Karena sebelumnya Pemkot dianggap tidak keberatan atas fasum yang terdampak, tapi saya bilang kalau saya keberatan," tegas Danny.
Dia menyayangkan pihaknya tak dilibatkan dalam pembicaraan tentang lahan itu. Padahal menurutnya, hal itu menyangkut aset daerah sehingga perlu dibicarakan lebih lanjut.
"Lahan di PIP itu kan sudah punya pemerintah kota. Harusnya kami dipanggil juga untuk bicara. Masa kami punya tanah tapi tidak dipanggil bicara, malah langsung diblok-blok. Ini kan akan jadi komersil. Harus jelas apakah itu penyertaan aset atau apa. Ini masalah negara, ada aturan hukumnya," urai Danny.
Selain itu, dirinya juga menyesalkan rencana pembangunan stasiun di Kawasan Lantebung, Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea. Kata dia, tak ada alasan yang jelas mengapa stasiun kereta api ditempatkan di sana.
"Kenapa ditetapkan stasiun di sana. Apa alasannya? Tidak ada alasannya. Stasiunnya ditetapkan di Lantebung, bagaimana kira-kira kalau begitu? Ke terminal saja dengan besarnya jalan itu tidak ada yang mau ke terminal apalagi mau ke Lantebung," bebernya.
tulis komentar anda