Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak di Makassar Masih Rendah
Kamis, 09 Juni 2022 - 22:30 WIB
Cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak atau KIA di Kota Makassar masih tergolong rendah. Foto/Dok SINDOnews
MAKASSAR - Cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak atau KIA di Kota Makassar rupanya masih tergolong rendah. Padahal KIA dihadirkan sebagai kartu identitas diri anak yang berlaku secara nasional.
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ( Disdukcapil ) Makassar, Muh. Hatim Salam, menuturkan KIA seharusnya dimiliki oleh setiap anak yang berusia 0 sampai 16 tahun. Dari total 428.533 anak usia wajib KIA, baru 184.341 yang memiliki KIA.
"Persentase kepemilikan KIA di Makassar saat ini masih berada di bawah 50 persen, masih berada 43,02 persen," ungkap Hatim.
Hatim menyebutkan, persentase itu sudah sedikit melampaui standar nasional yang ditetapkan dengan minimal 40 persen. Hanya saja, pihaknya masih perlu menggenjot peningkatan cakupan kepemilikan KIA.
"Kami sudah lewati batas itu, tinggal ke depannya kami melakukan program maupun kegiatan untuk mendongkrak cakupan dokumen kependudukan baik KIA, KK, KTP ataupun akta kelahiran," jelasnya.
Hatim mengakui, minimnya cakupan kepemilikan KIA disebabkan oleh pola pikir masyarakat yang belum menganggap penting manfaat KIA.
Padahal penerbitan KIA bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional anak sebagai warga negara.
Hal itu pun sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ( Disdukcapil ) Makassar, Muh. Hatim Salam, menuturkan KIA seharusnya dimiliki oleh setiap anak yang berusia 0 sampai 16 tahun. Dari total 428.533 anak usia wajib KIA, baru 184.341 yang memiliki KIA.
"Persentase kepemilikan KIA di Makassar saat ini masih berada di bawah 50 persen, masih berada 43,02 persen," ungkap Hatim.
Hatim menyebutkan, persentase itu sudah sedikit melampaui standar nasional yang ditetapkan dengan minimal 40 persen. Hanya saja, pihaknya masih perlu menggenjot peningkatan cakupan kepemilikan KIA.
"Kami sudah lewati batas itu, tinggal ke depannya kami melakukan program maupun kegiatan untuk mendongkrak cakupan dokumen kependudukan baik KIA, KK, KTP ataupun akta kelahiran," jelasnya.
Hatim mengakui, minimnya cakupan kepemilikan KIA disebabkan oleh pola pikir masyarakat yang belum menganggap penting manfaat KIA.
Padahal penerbitan KIA bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional anak sebagai warga negara.
Hal itu pun sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.
tulis komentar anda