Pejabat Disperindagkop Wajo Ngaku Diintimidasi Oknum Legislator Gegara Pokir
Minggu, 01 Mei 2022 - 07:14 WIB
Pejabat Disperindagkop Wajo mengaku diintimidasi oleh oknum legislator DPRD Wajo gegara proses administrasi pikirnya merasa dipersulit. Foto/Istimewa
WAJO - Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM Disperindagkop UKM Wajo, Andi Rahmayanti, mengaku mendapat intimidasi dari oknum anggota DPRD setempat, Haeruddin. Pangkal masalahnya, gegara proses administrasi pokok pikiran (pikir) yang dititip di Disperindagkop dipersulit.
"Saya mendapatkan panggilan telepon, Kamis, 28 April. Anggota Komisi I DPRD Wajo , Haeruddin, mempertanyakan sudah sejauh mana proses administrasi pokok pikiran miliknya. Langsung bentak-bentak, marah-marah, ngancam-ancam," ujar Rahmayanti.
Ia menyebut oknum legislator itu juga mengancam akan mengadukannya ke pimpinannya yakni Kepala Disperindagkop Ambo Mai dan Sekretaris Kabupaten Armayani. Laporan itu perihal kinerjanya agar dilakukan evaluasi.
Pejabat Disperindagkop itu menyebut intimidasi tersebut tidak berdasar. Toh, proses administrasi pokir kepada kelompok penerima memang masih berlangsung, khususnya bantuan bagi pelaku UMKM. Ada beberapa berkas wajib ditandatangani oleh ketua kelompok.
Termasuk naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan pakta integritas perlu ditandatangani. Namun, proposal dari kelompok penerima diketahui belum lengkap. Mulai dari nomor rekening hingga Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
"Terus dia ancam kiri kanan mau melapor supaya saya dievaluasi. Ada pokirnya. Baru tidak pernah ada orangnya untuk dia suruh ke kantor. Maunya langsung diproses padahal banyak berkasnya yang belum lengkap. Bisa tanyakan kepada penerima bantuan, selama ini tidak ada saya persulit," katanya.
Sementara itu, anggota DPRD Wajo , Haeruddin, belum berhasil dikonfirmasi. Saat dihubungi lewat sambungan telepon hingga berita ini diturunkan belum berhasil tersambung.
Adapun pesan WhatsApp yang dikirimkan, untuk menanyakan persoalan tersebut, hingga kini juga belum direspons.
"Saya mendapatkan panggilan telepon, Kamis, 28 April. Anggota Komisi I DPRD Wajo , Haeruddin, mempertanyakan sudah sejauh mana proses administrasi pokok pikiran miliknya. Langsung bentak-bentak, marah-marah, ngancam-ancam," ujar Rahmayanti.
Ia menyebut oknum legislator itu juga mengancam akan mengadukannya ke pimpinannya yakni Kepala Disperindagkop Ambo Mai dan Sekretaris Kabupaten Armayani. Laporan itu perihal kinerjanya agar dilakukan evaluasi.
Pejabat Disperindagkop itu menyebut intimidasi tersebut tidak berdasar. Toh, proses administrasi pokir kepada kelompok penerima memang masih berlangsung, khususnya bantuan bagi pelaku UMKM. Ada beberapa berkas wajib ditandatangani oleh ketua kelompok.
Termasuk naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan pakta integritas perlu ditandatangani. Namun, proposal dari kelompok penerima diketahui belum lengkap. Mulai dari nomor rekening hingga Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
"Terus dia ancam kiri kanan mau melapor supaya saya dievaluasi. Ada pokirnya. Baru tidak pernah ada orangnya untuk dia suruh ke kantor. Maunya langsung diproses padahal banyak berkasnya yang belum lengkap. Bisa tanyakan kepada penerima bantuan, selama ini tidak ada saya persulit," katanya.
Sementara itu, anggota DPRD Wajo , Haeruddin, belum berhasil dikonfirmasi. Saat dihubungi lewat sambungan telepon hingga berita ini diturunkan belum berhasil tersambung.
Adapun pesan WhatsApp yang dikirimkan, untuk menanyakan persoalan tersebut, hingga kini juga belum direspons.
(tri)
tulis komentar anda