Diapresiasi KPK, Ini Tanggapan Noormiliyani
Senin, 21 Maret 2022 - 11:43 WIB
Wakil Ketua KPK RI Nurul Ghufron mengapresiasi Bupati Batola yang berhasil melakukan upaya pencegahan korupsi.
MARABAHAN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Kamis (17/03/2022). Kegiatan yang berlangsung di Mahligai Pancasila Banjarmasin ini melibatkan para kepala daerah se-Kalsel, mulai gubernur maupun bupati dan walikota.
Kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya mewujudkan pemerintah daerah yang profesional dan bebas korupsi ini juga diikuti para ketua DPRD, sekda, inspektorat, dan instansi terkait lainnya. Rakor program perbaikan tata kelola layanan publik ini juga berisi diskusi serta penyerahan plakat kepada Gubernur Kalsel, Irjen Kemendagri, dan Deputi BPKP.
Sebelumnya, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor saat memberi sambutan meminta sinergitas kepala daerah yang terdapat di 13 kabupaten/kota se-Kalsel untuk mencegah segala bentuk korupsi di segala lini. Ia mengatakan, isu korupsi masih menjadi salah satu momok utama dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan.
Padahal berbagai cara telah diupayakan dalam pencegahannya mulai dari Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), melakukan Monitoring Control for Prevention (MCP) sebagai sistem pencegahan korupsi terintegrasi serta berbagai program lainnya termasuk melakukan reformasi birokrasi.
Kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya mewujudkan pemerintah daerah yang profesional dan bebas korupsi ini juga diikuti para ketua DPRD, sekda, inspektorat, dan instansi terkait lainnya. Rakor program perbaikan tata kelola layanan publik ini juga berisi diskusi serta penyerahan plakat kepada Gubernur Kalsel, Irjen Kemendagri, dan Deputi BPKP.
Sebelumnya, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor saat memberi sambutan meminta sinergitas kepala daerah yang terdapat di 13 kabupaten/kota se-Kalsel untuk mencegah segala bentuk korupsi di segala lini. Ia mengatakan, isu korupsi masih menjadi salah satu momok utama dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan.
Padahal berbagai cara telah diupayakan dalam pencegahannya mulai dari Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), melakukan Monitoring Control for Prevention (MCP) sebagai sistem pencegahan korupsi terintegrasi serta berbagai program lainnya termasuk melakukan reformasi birokrasi.
Lihat Juga :