Komisi B DPRD Jatim Desak Pemerintah Bantu Permodalan Koperasi Wanita
Selasa, 16 Juni 2020 - 16:34 WIB
Anggota Komisi B DPRD Jatim Achmad Amir Aslichin (pakai masker hijau) bersama Dinas Koperasi Pemprov Jatim monitoring koperasi wanita Anggrek Putih di Balerejo, Kebonsari, Kabupaten Madiun.Foto/ist
SURABAYA - Komisi B (bidang perekonomian) DPRD Jawa Timur (Jatim) bersama Dinas Koperasi Jatim monitoring koperasi wanita "Anggrek Putih" di Balerejo, Kebonsari, Kabupaten Madiun, Selasa (16/6/2020). Kegiatan tersebut untuk memberikan solusi agar koperasi tersebut bisa semakin baik.
Anggota Komisi B DPRD Jatim, Achmad Amir Aslichin mengatakan, ada sejumlah keluhan yang disampaikan oleh pengurus koperasi wanita Anggrek Putih. Diantaranya, keterbatasan modal, persaingan dengan koperasi simpan pinjam lainnya serta kredit macet. “Sejumlah permasalahan tersebut membuat koperasi butuh pendampingan,” ujar politisi yang akrab disapa Mas Iin itu.
Anggota Fraksi PKB tersebut menambahkan, permasalahan itu harus segera dicarikan solusi. Sehingga, koperasi yang menjadi salah satu penopang perekonomian masyarakat bisa tetap berjalan dengan sehat. “Banyak koperasi yang memiliki masalah hampir serupa. Karena itu pemerintah daerah harus peduli,” ucap mantan anggota DPRD Sidoarjo itu.
Dia mengungkapkan, bantuan modal bisa diberikan pada koperasi wanita tersebut. Pemkab dan pemprov harus mendampingi secara intensif melalui penggunaan teknologi informasi. Harapannya manajemen di koperasi itu bisa berjalan baik sesuai harapan. “Sekaligus harus bisa meningkatkan pelayanan agar bisa bersaing,” tegasnya.
Anggota Komisi B DPRD Jatim, Achmad Amir Aslichin mengatakan, ada sejumlah keluhan yang disampaikan oleh pengurus koperasi wanita Anggrek Putih. Diantaranya, keterbatasan modal, persaingan dengan koperasi simpan pinjam lainnya serta kredit macet. “Sejumlah permasalahan tersebut membuat koperasi butuh pendampingan,” ujar politisi yang akrab disapa Mas Iin itu.
Anggota Fraksi PKB tersebut menambahkan, permasalahan itu harus segera dicarikan solusi. Sehingga, koperasi yang menjadi salah satu penopang perekonomian masyarakat bisa tetap berjalan dengan sehat. “Banyak koperasi yang memiliki masalah hampir serupa. Karena itu pemerintah daerah harus peduli,” ucap mantan anggota DPRD Sidoarjo itu.
Dia mengungkapkan, bantuan modal bisa diberikan pada koperasi wanita tersebut. Pemkab dan pemprov harus mendampingi secara intensif melalui penggunaan teknologi informasi. Harapannya manajemen di koperasi itu bisa berjalan baik sesuai harapan. “Sekaligus harus bisa meningkatkan pelayanan agar bisa bersaing,” tegasnya.
Lihat Juga :