Kemenkumham Sulsel Koordinasi Pengawasan Pelaksanaan PMPJ oleh Notaris

Yani berharap melalui kegiatan ini dapat mewujudkan keseragaman dan kesesuaian audit kepatuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bertujuan mendorong notaris dalam menerapkan PMPJ.

Baca Juga: Kemenkumham Sulsel Serahkan 32 Sertifikat Usaha di Luwu Timur

Kepala Sub Bidang Administrasi Hukum Umum (AHU), Jean Henry Patu, lebih jauh menyampaikan bahwa audit akan dimulai pada April-September 2022. Yang dilaksanakan setelah turun hasil analisis risiko oleh Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang bekerja sama dengan Direktorat Perdata Ditjen AHU Kemenkumham .

Jean juga menyampaikan bahwa kuesioner PMPJ yang dibagikan oleh Kanwil Kemenkumham Sulsel pada notaris harus sudah diisi sebelum 21 Maret. Pasalnya, setelahnya hingga 31 Maret akan dilakukan rekapitulasi hasil kuisioner dari para notaris se-Indonesia oleh PPATK dengan Direktorat Perdata.

Rapat dihadiri oleh perwakilan MPD Bone Edyanto, MPD Parepare Andi, MPDN Palopo Laoli Subair, MPD Gowa Sri Susanti Nur, MPD Maros Meydi Zulqadri, MPD Takalar Rahma, dan Jajaran Pelaksana pada Subbidang AHU Kantor Wilayah.