Kemenkumham Sebut Ada 1.542 Pengungsi dari 12 Negara di Makassar
Jum'at, 18 Februari 2022 - 19:15 WIB
Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Pengungsi Luar Negeri Kota Makassar menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) di Aula Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Makassar, Kamis (17/2/2022) kemarin. Foto: Dok Kemenkumham Sulsel
MAKASSAR - Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Pengungsi Luar Negeri Kota Makassar menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) di Aula Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Makassar, Kamis (17/2/2022) kemarin. Rakor itu mengangkat tema 'Optimalisasi Peranan Satgas Penanganan Pengungsi Luar Negeri (PPLN)'.
Plt Kadiv Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan ,Sirajuddin, dalam sambutannya memaparkan terkait sebaran pengungsi di Kota Makassar. Berdasarkan data yang dimilikinya, total ada 1.542 pengungsi dari 12 negara di Makassar.
Menurut dia, para pengungsi itu berasal dari berbagai latar belakang budaya yang berbeda. Sehingga, terkadang melakukan perbuatan yang mengganggu ketenteraman masyarakat Makassar. Tidak jarang, mereka melakukan unjuk rasa.
"Oleh karena itu, kita memerlukan solusi bersama dalam penganganan pengungsi luar negeri ini dengan lebih bijak," ungkap dia.
Ketua Satgas Penanganan Pengungsi Luar Negeri (PPLN) Makassar, yang diwakili oleh Kabid BJKS Dinsos, A Rahmat M, mengatakan perlunya memaksimalkan tata tertib di 20 Community House (CH). Pengungsi ini dengan pengawasan ketat, juga memerlukan solusi untuk mengurangi kejenuhan pengungsi di CH mereka masing-masing.
Koordinator IOM Area Makassar, Son Ha Dinh, mengatakan bahwa pengungsi yang demo akhir-akhir ini menggunakan atribut rompi IOM dan UNHCR, seolah-olah menandakan bahwa UNHCR dan IOM mendukung kegiatan mereka.
"Rompi dengan logo IOM dan UNHCR itu mereka buat sendiri. Kami menyatakan tidak pernah memberikan dukungan terhadap aksi demonstrasi yang dilakukan pengungsi," tegas dia.
Menutup kegiatan, Kepala Rudenim Makassar, Alimuddin, berharap adanya joint monitoring yang dapat dilaksanakan secara terjadwal oleh Satgas PPLN. Sehingga, dapat mengidentifikasi langsung permasalahan pengungsi , karena secara langsung menemui mereka di tempat penampungan, tentunya tetap memperhatikan prokes yang berlaku.
Sebanyak 20 peserta hadir dalam kegiatan tersebut, antara lain Rachmad Ardiyanto (Kasi Inteldakim Imigrasi Makassar), Alimuddin (Kepala Rudenim Makassar), Muh. Idris Ma (Kasat Intel Polrestabes), A. Fachry (Kesbangpol), A. Rachmat M (Kabid BJKS Dinsos), serta Son Ha Dinh (IOM) dan Yance (UNHCR) yang mengikuti secara virtual.
Plt Kadiv Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan ,Sirajuddin, dalam sambutannya memaparkan terkait sebaran pengungsi di Kota Makassar. Berdasarkan data yang dimilikinya, total ada 1.542 pengungsi dari 12 negara di Makassar.
Menurut dia, para pengungsi itu berasal dari berbagai latar belakang budaya yang berbeda. Sehingga, terkadang melakukan perbuatan yang mengganggu ketenteraman masyarakat Makassar. Tidak jarang, mereka melakukan unjuk rasa.
"Oleh karena itu, kita memerlukan solusi bersama dalam penganganan pengungsi luar negeri ini dengan lebih bijak," ungkap dia.
Ketua Satgas Penanganan Pengungsi Luar Negeri (PPLN) Makassar, yang diwakili oleh Kabid BJKS Dinsos, A Rahmat M, mengatakan perlunya memaksimalkan tata tertib di 20 Community House (CH). Pengungsi ini dengan pengawasan ketat, juga memerlukan solusi untuk mengurangi kejenuhan pengungsi di CH mereka masing-masing.
Koordinator IOM Area Makassar, Son Ha Dinh, mengatakan bahwa pengungsi yang demo akhir-akhir ini menggunakan atribut rompi IOM dan UNHCR, seolah-olah menandakan bahwa UNHCR dan IOM mendukung kegiatan mereka.
"Rompi dengan logo IOM dan UNHCR itu mereka buat sendiri. Kami menyatakan tidak pernah memberikan dukungan terhadap aksi demonstrasi yang dilakukan pengungsi," tegas dia.
Menutup kegiatan, Kepala Rudenim Makassar, Alimuddin, berharap adanya joint monitoring yang dapat dilaksanakan secara terjadwal oleh Satgas PPLN. Sehingga, dapat mengidentifikasi langsung permasalahan pengungsi , karena secara langsung menemui mereka di tempat penampungan, tentunya tetap memperhatikan prokes yang berlaku.
Sebanyak 20 peserta hadir dalam kegiatan tersebut, antara lain Rachmad Ardiyanto (Kasi Inteldakim Imigrasi Makassar), Alimuddin (Kepala Rudenim Makassar), Muh. Idris Ma (Kasat Intel Polrestabes), A. Fachry (Kesbangpol), A. Rachmat M (Kabid BJKS Dinsos), serta Son Ha Dinh (IOM) dan Yance (UNHCR) yang mengikuti secara virtual.
(tri)
tulis komentar anda