Bakal Jadi Dirut Pertamina, Ahok Terganjal Anggota Parpol
Kamis, 11 Juni 2020 - 08:23 WIB
Mantan Tim AntiMafia Migas ini pun mendukung langkah Erick Thohir merombak jajaran direksi hingga mengganti dirut Pertamina. Pasalnya, dirut Pertamina saat ini dianggap gagal menjadi nahkoda.
“Utamanya dalam melaksanakan program pembangunan kilang. Saya kira sulit terwujud karena jika melihat perkembangan saat ini belum menunjukkan progres signifikan,” kata dia.
Dia merinci sejumlah kilang yang hanya sebatas perjanjian di atas kertas diantaranya RDMP Kilang Cilacap bekerja sama dengan investor asal Arab Saudi, Saudi Aramco dan GRR Kilang Bontang bekerja sama dengan Overseas Oil and Gas LLC (OGG) asal Oman. (BACA JUGA: Ekonom Khawatir Iuran Tapera Miliki Motif Tersembunyi)
Menurut dia, kedua kilang tersebut gagal dibangun karena hanya sebatas perjanjian semu diatas kertas tanpa realisasi. Padahal, proyek kilang baik itu pengembangan (Refenery Development Master Plan/RDMP) dan kilang baru (Grass Root Refinery/GRR) telah menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diunggulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Namun faktanya banyak kerja sama yang hanya di atas kertas seperti RDMP Cilacap dan GRR Bontang. RDMP Cilacap saat ini terkatung-katung karena bertahun-tahun di-PHP oleh mitranya dari Saudi Aramco.
Perusahaan perminyakan asal Arab Saudi itu pada akhirnya ogah bermitra dengan Pertamina dengan alasan biaya yang ditawarkan tidak sesuai keekonomian proyek.
Begitu juga dengan GRR Bontang, pada akhirnya Pertamina ditinggalkan mitranya asal Oman yakni Overseas Oil and Gas LLC (OGG). Persoalan tersebut akhirnya Pertamina memutuskan menunda sementara proyek GRR Bontang.
“Padahal program peremajaan dan pembangunan kilang baru digadang presiden sejak awal periode pertama 2014 lalu tapi sampai sekarang tidak menunjukkan progres signifikan,” tuturnya.
Tidak hanya itu, top manajemen Pertamina juga dianggap tidak pro rakyat karena tidak menurunkan harga BBM saat harga minyak mentah global mengalami penurunan cukup tajam.
Sebab itu, Pertamina perlu pemimpin yang tepat agar kinerja lebih baik tapi juga tetap berpihak kepada rakyat karena perseroan diberikan mandat pemegang saham untuk tidak menambah beban tapi melayani masyarakat.
“Utamanya dalam melaksanakan program pembangunan kilang. Saya kira sulit terwujud karena jika melihat perkembangan saat ini belum menunjukkan progres signifikan,” kata dia.
Dia merinci sejumlah kilang yang hanya sebatas perjanjian di atas kertas diantaranya RDMP Kilang Cilacap bekerja sama dengan investor asal Arab Saudi, Saudi Aramco dan GRR Kilang Bontang bekerja sama dengan Overseas Oil and Gas LLC (OGG) asal Oman. (BACA JUGA: Ekonom Khawatir Iuran Tapera Miliki Motif Tersembunyi)
Menurut dia, kedua kilang tersebut gagal dibangun karena hanya sebatas perjanjian semu diatas kertas tanpa realisasi. Padahal, proyek kilang baik itu pengembangan (Refenery Development Master Plan/RDMP) dan kilang baru (Grass Root Refinery/GRR) telah menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diunggulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Namun faktanya banyak kerja sama yang hanya di atas kertas seperti RDMP Cilacap dan GRR Bontang. RDMP Cilacap saat ini terkatung-katung karena bertahun-tahun di-PHP oleh mitranya dari Saudi Aramco.
Perusahaan perminyakan asal Arab Saudi itu pada akhirnya ogah bermitra dengan Pertamina dengan alasan biaya yang ditawarkan tidak sesuai keekonomian proyek.
Begitu juga dengan GRR Bontang, pada akhirnya Pertamina ditinggalkan mitranya asal Oman yakni Overseas Oil and Gas LLC (OGG). Persoalan tersebut akhirnya Pertamina memutuskan menunda sementara proyek GRR Bontang.
“Padahal program peremajaan dan pembangunan kilang baru digadang presiden sejak awal periode pertama 2014 lalu tapi sampai sekarang tidak menunjukkan progres signifikan,” tuturnya.
Tidak hanya itu, top manajemen Pertamina juga dianggap tidak pro rakyat karena tidak menurunkan harga BBM saat harga minyak mentah global mengalami penurunan cukup tajam.
Sebab itu, Pertamina perlu pemimpin yang tepat agar kinerja lebih baik tapi juga tetap berpihak kepada rakyat karena perseroan diberikan mandat pemegang saham untuk tidak menambah beban tapi melayani masyarakat.
tulis komentar anda