Jadi Tersangka Mafia Tanah, Mantan Kanwil BPN DKI Korban Peraturan Menteri
Kamis, 16 Desember 2021 - 20:29 WIB
Lubai menjelaskan duduk perkara kasus tanah di Cakung. Mulanya, Kantor Pertanahan Jakarta Timur menerima beberapa kali pengaduan masyarakat atas nama Abdul Halim yang mengklaim memiliki tanah seluas 77.852 m2 di Kampung Baru, Kecamatan Cakung Barat, Jakarta Timur.
Berdasarkan validasi dan analisa atas sertifikat yang terdaftar atas nama PT Salve Veritate, selanjutnya dilakukan peninjauan lokasi oleh Kantor Pertanahan Jakarta Timur yang dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan No 07/BAPL/VI/2019/PM&PP – Jakarta Timur tanggal 17 Juni 2019.
"Selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Timur mengirim surat permohonan pembatalan sertifikat Nomor 887/600-31.75/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019. Proses pembatalan berdasarkan Permen ATR/BPN 11/2016 terhadap 20 Sertifikat Hak Milik (SHM) beserta turunannya (38 sertifikat Hak Guna Bangunan) atas nama PT Salve Veritate seluas 77.852 m2 karena cacat prosedur," ungkapnya.
Karena dianggap cacat prosedur, maka diterbitkan SK Nomor 13/Pbt/BPN.31/IX/2019 tanggal 30 September 2019 tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik atas nama PT Salve Veritate dengan luas 77.852 m2.
Akibatnya, Jaya dicopot dari jabatannya oleh Menteri ATR/BPN, bahkan dianggap sebagai bagian dari mafia tanah. Apalagi juru bicara Kementerian ATR/BPN, Taufik menyampaikan adanya kerugian negara Rp1,4 triliun yang tidak terbukti merugikan negara.
Berdasarkan validasi dan analisa atas sertifikat yang terdaftar atas nama PT Salve Veritate, selanjutnya dilakukan peninjauan lokasi oleh Kantor Pertanahan Jakarta Timur yang dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan No 07/BAPL/VI/2019/PM&PP – Jakarta Timur tanggal 17 Juni 2019.
"Selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Timur mengirim surat permohonan pembatalan sertifikat Nomor 887/600-31.75/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019. Proses pembatalan berdasarkan Permen ATR/BPN 11/2016 terhadap 20 Sertifikat Hak Milik (SHM) beserta turunannya (38 sertifikat Hak Guna Bangunan) atas nama PT Salve Veritate seluas 77.852 m2 karena cacat prosedur," ungkapnya.
Karena dianggap cacat prosedur, maka diterbitkan SK Nomor 13/Pbt/BPN.31/IX/2019 tanggal 30 September 2019 tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik atas nama PT Salve Veritate dengan luas 77.852 m2.
Akibatnya, Jaya dicopot dari jabatannya oleh Menteri ATR/BPN, bahkan dianggap sebagai bagian dari mafia tanah. Apalagi juru bicara Kementerian ATR/BPN, Taufik menyampaikan adanya kerugian negara Rp1,4 triliun yang tidak terbukti merugikan negara.
Lihat Juga :