Penyusunan RDTR Perkotaan Matoto Diharap Prioritaskan Ruang Terbuka Hijau
Selasa, 30 November 2021 - 15:40 WIB
Menurutnya, selain sebagai kawasan perekonomian, kawasan matoto juga merupakan kawasan pertanian, maka pada perencanaan tersebut akan tersedia satu kawasan industri di wilayah Matoto yang akan mendukung sektor pertanian secara menyeluruh.
"Harapan kami, agar dokumen RDTR ini nantinya dapat mempercepat proses perizinan berusaha di Kabupaten Luwu Timur karena kita ketahui bersama bahwa ke depannya semua proses perizinan akan melalui OSS (Online Single Submission) dengan satu produk sebagai dasarnya yaitu Rencana Detail Tata Ruang," jelasnya.
"Marilah kita bersama-sama untuk memberi masukan kepada Tim Penyusun agar dapat dihasilkan dokumen RDTR yang berkualitas baik, bagaimanapun juga kita semua para pemangku kepentingan di kabupaten ini yang mengetahui karakteristik wilayah dan sebagai pengguna dari produk RDTR nantinya," tambahnya.
Baca juga:Jelang Nataru, Pengawasan Prokes dan Mobilisasi Masyarakat di Lutim Diperketat
Selain itu, kata Bahri, proses RDTR ini dimulai dari perencanaan atau penyusunan materi teknis yang membutuhkan proses lanjutan pada Kementerian ATR/BPN dalam rangka penerbitan Persetujuan Substansi (Persub) yang menjadi dasar bagi daerah dalam menetapkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada).
"Harapan kami, agar dokumen RDTR ini nantinya dapat mempercepat proses perizinan berusaha di Kabupaten Luwu Timur karena kita ketahui bersama bahwa ke depannya semua proses perizinan akan melalui OSS (Online Single Submission) dengan satu produk sebagai dasarnya yaitu Rencana Detail Tata Ruang," jelasnya.
"Marilah kita bersama-sama untuk memberi masukan kepada Tim Penyusun agar dapat dihasilkan dokumen RDTR yang berkualitas baik, bagaimanapun juga kita semua para pemangku kepentingan di kabupaten ini yang mengetahui karakteristik wilayah dan sebagai pengguna dari produk RDTR nantinya," tambahnya.
Baca juga:Jelang Nataru, Pengawasan Prokes dan Mobilisasi Masyarakat di Lutim Diperketat
Selain itu, kata Bahri, proses RDTR ini dimulai dari perencanaan atau penyusunan materi teknis yang membutuhkan proses lanjutan pada Kementerian ATR/BPN dalam rangka penerbitan Persetujuan Substansi (Persub) yang menjadi dasar bagi daerah dalam menetapkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada).
Lihat Juga :