80 Persen Hutan NTB Kritis, Penyebab Banjir dan Longsor
Selasa, 30 November 2021 - 13:20 WIB
Kondisi hutan di NTB kritis. Foto: Hari/MNC Media
MATARAM - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyebut, kondisi hutan di NTB sudah sangat memprihatinkan.
Kondisi tersebut, ditengarai menjadi pemicu terjadinya berbagai bencana, seperti kekeringan saat musim kemarau, dan banjir serta tanah longsor saat musim penghujan.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau LHK Proinsi NTB, Madani Mukarom mengatakan, aksi penyelamatan hutan NTB mutlak diperlukan untuk kelangsungan ekosistem yang ada.
"Aksi penyelamatan hutan NTB seperti reboisasi atau penghijauan dengan menanam bibit pohon harus dilakukan semua elemen masarakat," katanya, Selasa (30/11/2021).
Saat ini, luas hutan NTB mencapai 1,07 juta hektare. Dari luas itu, 80 persen kondisinya kritis.
"Faktor perambahan hutan, pembalakan liar, dan kurangnya sumber daya petugas kehutanan yang dimiliki Pemprov NTB ditengarai menjadi penyebabnya," sambungnya.
Melihat kondisi itu, diperlukan adanya ketegasan aparatur negara dalam menindak dan memproses hukum perusak hutan untuk mewujudkan hutan NTB lestari, dan hijau kembali.
Kondisi tersebut, ditengarai menjadi pemicu terjadinya berbagai bencana, seperti kekeringan saat musim kemarau, dan banjir serta tanah longsor saat musim penghujan.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau LHK Proinsi NTB, Madani Mukarom mengatakan, aksi penyelamatan hutan NTB mutlak diperlukan untuk kelangsungan ekosistem yang ada.
"Aksi penyelamatan hutan NTB seperti reboisasi atau penghijauan dengan menanam bibit pohon harus dilakukan semua elemen masarakat," katanya, Selasa (30/11/2021).
Saat ini, luas hutan NTB mencapai 1,07 juta hektare. Dari luas itu, 80 persen kondisinya kritis.
"Faktor perambahan hutan, pembalakan liar, dan kurangnya sumber daya petugas kehutanan yang dimiliki Pemprov NTB ditengarai menjadi penyebabnya," sambungnya.
Melihat kondisi itu, diperlukan adanya ketegasan aparatur negara dalam menindak dan memproses hukum perusak hutan untuk mewujudkan hutan NTB lestari, dan hijau kembali.
(hsk)
tulis komentar anda