Pj Wali Kota Makassar Diminta Turun Tangan Percepat Izin Jaringan Pipa PDAM
Jum'at, 05 Juni 2020 - 14:59 WIB
Erick menyampaikan Pj Wali Kota Makassar sudah semestinya turun tangan, paling tidak melakukan koordinasi dalam percepatan pengurusan izin dengan pihak-pihak terkait. "Jangan hanya karena egonya masing-masing yang kena dampak malah masyarakat. Jadi memang harus koordinasi secepat mungkin untuk izin ini," ujar legislator Gerindra tersebut.
Anggota Komisi B DPRD Kota Makassar lainnya, Nurul Hidayat, mengaku tidak yakin Yusran bisa menyelesaikan persoalan ini. Terlebih, masalah kebocoran ini sudah lama terjadi, bahkan sejak wali kota sebelumnya. Status Yusran yang hanya sementara memimpin kota ini membuatnya ragu.
"Dia sebenarnya belum bisa mengambil keputusan besar karena ini masalah pertanggungjawaban," kata dia.
Ia melanjutkan teknis rehabilitasi jaringan pipa ini juga memang cukup kompleks. Musababnya, pengerjaannya pasti melibatkan banyak pihak, seperti PLN dan Dinas Pekerjaan Umum.
"PDAM sudah banyak kehilangan air, itu kalau tidak salah sekitar 50% sekarang mungkin sudah 47%. Nah untuk rehabilitasi banyak tempat pasti dibongkar, itu tidak bisa dilakukan (PDAM) dari dulu karena pasti mesti merusak jalan poros kota," ucapnya.
Anggaran rehabilitasi, lanjut dia, pun pastinya cukup tinggi, apalagi dengan melibatkan instansi dinas, dimana saat ini refocusing anggaran dilakukan. Nurul berpendapat permasalahan ini baru bisa dituntaskan oleh wali kota definitif.
Anggota Komisi B DPRD Kota Makassar lainnya, Nurul Hidayat, mengaku tidak yakin Yusran bisa menyelesaikan persoalan ini. Terlebih, masalah kebocoran ini sudah lama terjadi, bahkan sejak wali kota sebelumnya. Status Yusran yang hanya sementara memimpin kota ini membuatnya ragu.
"Dia sebenarnya belum bisa mengambil keputusan besar karena ini masalah pertanggungjawaban," kata dia.
Ia melanjutkan teknis rehabilitasi jaringan pipa ini juga memang cukup kompleks. Musababnya, pengerjaannya pasti melibatkan banyak pihak, seperti PLN dan Dinas Pekerjaan Umum.
"PDAM sudah banyak kehilangan air, itu kalau tidak salah sekitar 50% sekarang mungkin sudah 47%. Nah untuk rehabilitasi banyak tempat pasti dibongkar, itu tidak bisa dilakukan (PDAM) dari dulu karena pasti mesti merusak jalan poros kota," ucapnya.
Anggaran rehabilitasi, lanjut dia, pun pastinya cukup tinggi, apalagi dengan melibatkan instansi dinas, dimana saat ini refocusing anggaran dilakukan. Nurul berpendapat permasalahan ini baru bisa dituntaskan oleh wali kota definitif.
Lihat Juga :